KABUPATEN CIREBON, (CN)
Percepatan dan perluasan digitalisasi di Kabupaten Cirebon terus dijalankan, dari tingkat pemerintah daerah hingga ke desa.
Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag., mendorong jajaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi.
Sebagai bentuk nyata percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, Pemkab Cirebon melakukan pembahasan dengan Kantor Kementerian Koordinator (Menko) Perekonomian pada Senin (19/10/2026).
Hadir Puji Gunawan dari Kantor Menko Perekonomian, perwakilan Bank Indonesia, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon (Sumber), Agus Candra, Wakil Ketua DPRD, Hasan Basori dan undangan lain.
Dari jajaran Pemkab Cirebon ada Bupati Imron, Sekretaris Daerah (Sekda) Hendra Nirmala, para asisten sekda, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian dan camat.
Rapat strategi ini digagas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan tajuk High Level Meeting Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), Evaluasi Kinerja Penguatan Strategi TP2DD Kabupaten Cirebon tahun 2026.
Usai rapat, Bupati Imron kepada para wartawan, menjelaskan, pihaknya mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui penguatan pelayanan publik, transparansi pengelolaan pendapatan serta penyediaan data tunggal yang akurat.
Digitalisasi daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, mudah dan efisien.
Selain itu, penerapan sistem digital diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pemerintah daerah harus terus memperluas penerapan digitalisasi di seluruh sektor pelayanan dan pemerintahan. Upaya itu juga perlu didukung dengan ketersediaan data tunggal yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan,” paparnya.
Data yang akurat mengenai wilayah, luas lahan pertanian, potensi industri dan sektor lainnya, akan memudahkan pemerintah dalam menentukan kebijakan serta memberikan informasi kepada masyarakat.
Ketersediaan data juga dinilai dapat membantu calon investor memperoleh informasi mengenai potensi Kabupaten Cirebon.
Dengan demikian, tambah bupati, investor yang ingin menanamkan modal dapat lebih mudah mengetahui peluang usaha dan lokasi yang sesuai.
“Percepatan digitalisasi tidak boleh hanya dilakukan di tingkat kabupaten, tetapi harus menjangkau seluruh elemen pemerintahan hingga desa,” tandasnya.
Bupati mendorong perangkat daerah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk memperkuat digitalisasi pelayanan serta pengelolaan data kependudukan.
“Saat ini, sejumlah desa di Kabupaten Cirebon mulai menerapkan digitalisasi dalam pelaporan data. Langkah itu bisa menjadi awal penguatan sistem data yang terintegrasi guna mendukung pelayanan publik, meningkatkan transparansi serta mempercepat pembangunan daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Puji Gunawan menekankan, rapat ini merupakan forum tertinggi di daerah dalam menyusun rencana strategis ke depan.
“Bagi kami, ini forum tertinggi di daerah dalam menunjukkan upaya percepatan elektronifikasi. Dalam rapat, dipaparkan isu-isi strategis. Kita juga lakukan evaluasi kinerja tahun 2025-2026, untuk progres 2027. Semua elemen harus berjalan bersama, meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Pelayanan publik itu sangat krusial,” ujarnya.(Adit/CN)
