NUSANTARA, (CN).-
Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., memberi apresiasi kepada pemerintah atas capaian dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah kemajuan di sektor pertanian dan pangan dinilainya telah menunjukkan arah yang positif.
Dalam penilaian Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2001-2004 ini, telah terjadi peningkatan produksi dalam negeri dan capaian swasembada pada beberapa komoditas strategis.
Prof. Rokhmin menyebut keberhasilan Indonesia dalam memperkuat produksi beras, jagung, cabai hingga garam, merupakan capaian yang patut diapresiasi.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, dukungan kepada produsen serta pengelolaan sumber daya yang baik, Indonesia memiliki kemampuan untuk semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Prof. Rokhmin mengingatkan, pekerjaan rumah sektor pangan nasional masih cukup besar. Indonesia masih menghadapi ketergantungan terhadap sejumlah komoditas impor, terutama gandum dan kedelai.
“Pembangunan pangan ke depan tidak boleh berhenti pada keberhasilan meningkatkan produksi beberapa komoditas, tetapi harus diarahkan menuju sistem pangan nasional yang semakin mandiri, beragam, produktif dan berkelanjuta,” tegas Dosen Teladan I Tingkat Nasional tahun 1995 ini.
Prof. Rokhmin meminta pemerintah memerkuat diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Indonesia memiliki berbagai komoditas pangan yang dapat dikembangkan sebagai alternatif terhadap bahan pangan impor, salah satunya sagu.
Pengembangan sagu perlu dilakukan secara lebih serius karena Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Selain dapat menjadi sumber karbohidrat alternatif, pengembangan sagu juga dapat memperkuat ekonomi masyarakat di daerah penghasil sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gandum impor.
“Kalau ingin benar-benar berdaulat pangan, maka sumber pangan lokal harus kita kembangkan secara maksimal. Jangan sampai negara yang memiliki kekayaan sumber daya pangan begitu besar justru terus bergantung pada impor,” ujarnya.
Selain diversifikasi pangan, Prof. Rokhmin memberi perhatian terhadap reformasi tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi. Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang sangat menentukan produktivitas pertanian. Distribusi pupuk bersubsidi harus dibuat semakin sederhana, transparan, tepat waktu dan tepat sasaran agar benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh petani.
Pembenahan tata kelola pupuk, harus menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan petani.
Keberhasilan swasembada pangan tidak akan memiliki makna yang optimal bila peningkatan produksi belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan para produsen pangan.
Prof. Rokhmin menjelaskan, kedaulatan pangan harus menempatkan petani, nelayan, pembudidaya ikan, petambak dan seluruh pelaku produksi pangan sebagai subjek utama pembangunan.
“Mereka bukan hanya penyedia pangan bagi masyarakat, tetapi merupakan fondasi penting bagi ketahanan ekonomi dan kedaulatan bangsa. Pemerintah perlu memastikan kebijakan pangan nasional tidak hanya berorientasi pada besarnya produksi, tetapi peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, nilai tambah, kepastian pasar, keterjangkauan sarana produksi serta peningkatan pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor pangan,” bebernya.(Noli/CN)
