KABUPATEN CIREBON, (CN).-
Anggaran tunjangan dan berbagai fasilitas yang diterima anggota DPRD Kabupaten Cirebon, bisa menjadi masalah hukum.
Di Ponorogo, kejaksaan setempat membekuk seorang tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD tahun anggaran 2023–2026.
“Atas kejadian tersebut, kami kembali mengingatkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon untuk berhati-hati. Jangan merasa aman dan jumawa, hari apes tidak ada dalam kalender,” ucap Nana, pemerhati politik dan kebijakan publik di Kabupaten Cirebon.
Ia mengungkapkan, postur anggaran DPRD Kabupaten Cirebon pada tahun 2026 ini totalnya mencapai sekitar Rp 70 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari tunjangan kesejahteraan untuk anggota DPRD Kabupaten Cirebon sebesar Rp 48.680.648.000 dan program dukungan pelaksanaan tugas maupun fungsi DPRD Rp 22.429.227.500.
“Saya mendapat data akurat dan info A 1, kondisi di gedung DPRD sedang tidak baik-baik saja. Ada beragam masalah yang sangat pelik. Pada saatnya nanti, bisa jadi ‘bom waktu’ yang meledak. Bila ini terjadi, maka akan ada masalah hukum di gedung DPRD. Kita lihat saja nanti,” lanjut Nana.
Pria yang dikenal sebagai aktivis ini, menambahkan, masalah pelik yang terjadi di DPRD bagaikan api dalam sekam.
Ia menyebut terjadi polemik antara anggota dan pimpinan DPRD. Lebih dari 50 persen anggota DPRD setuju adanya perbaikan terkait tunjangan yang disesuaikan dengan aturan dan sepakat rekom KJPP dibuka secara publik maupun uji publik tunjangan DPRD
“Informasinya, rapat banggar kemarin hanya dihadiri 3 orang. Padahal, anggota banggar ada 22 orang. Kami menduga adanya ketidaksingkronan antara pimpinan dan anggota DPRD,” jelasnya.
Menurut Nana, pimpinan dan anggota DPRD harus segera sadar diri. Uang tunjangan dan beragam fasilitas yang diterima itu dari rakyat.
Uang rakyat seharusnya diberikan lagi ke masyarakat lewat program-program yang dinikmati masyarakat. Legislatif baiknya tidak hanya memikirkan fasilitas yang diterima, tapi bagaimana berbuat nyata untuk rakyat.
“Kami tidak mempersoalkan hak-hak yang diterima para anggota DPRD, tapi tolong angkanya jangan terlalu besar karena kondisi sedang tidak baik-baik saja. Rakyat sedang susah, kondisi ekonomi lagi sulit. Pengangguran banyak, kemiskinan, stunting, jalan rusak, rutilahu dan banyak lagi, ini harus dipikirkan para anggota dewan. Saat ini juga sedang terjadi efisiensi di pemerintahan. Maka, ada baiknya tunjangan dan beragam fasilitas yang diterima anggota DPRD juga dilakukan efisiensi,” tegasnya.
Nana kembali meminta pimpinan dan anggota DPRD mengurangi perjalanan dinas, acara seremonial, rapat-rapat yang tidak penting di kementerian atau lembaga serta kegiatan ke luar kota.
“Coba dibuka secara transparan dan sampaikan ke publik, sudah berapa kali DPRD kunjungan ke luar kota. Sudah berapa kali rapat-rapat di hotel di luar kota dan sebagainya. Lalu, apa hasilnya dari semua itu. Apakah ada kerja nyata untuk rakyat, atau hanya buang-buang duit saja,” pungkasnya.(Noli/CN)
