KOTA CIREBON, (CN).-
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Dr. Iing Daiman, S.I.P., M.Si., mengatakan, keterbatasan wilayah dan anggaran bukan alasan untuk berhenti berinovasi dalam pembangunan daerah.
Dengan perencanaan yang tepat, kreativitas serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah dapat menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut dikemukakan Sekda Iing Daiman saat menerima kunjungan lapangan peserta Pelatihan Fungsional Perencana Tingkat Pertama Program Magister Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad), pada Senin (2/11/2026).
Kegiatan berlangsung di Ruang Prabayaksa, Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Dalam kesempatan itu, Sekda Iing Daiman didampingi Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno.
Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi para peserta untuk mempelajari secara langsung praktik perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah, termasuk strategi dalam mengoptimalkan potensi wilayah, mengelola keterbatasan sumber daya serta membangun kemitraan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.
Sekda menyampaikan apresiasi kepada Universitas Padjadjaran yang telah memilih Kota Cirebon sebagai salah satu lokasi studi lapangan.
Menurutnya, kunjungan akademisi dan para perencana dari berbagai daerah merupakan kesempatan untuk berbagi pengalaman sekaligus memperkenalkan praktik pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon.
Ia menjelaskan, Kota Cirebon memiliki karakteristik wilayah yang relatif kecil, dengan luas sekitar 39,8 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 360 ribu jiwa.
Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam mengelola ruang, memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengoptimalkan potensi daerah.
Meski demikian, keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi Kota Cirebon untuk terus berinovasi. Kemampuan pemerintah daerah dalam merancang program tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kreativitas dalam melihat peluang dan menyusun solusi.
“Perencana jangan hanya berpikir bahwa program bisa berjalan ketika anggarannya tersedia. Kita harus mampu menciptakan peluang, mencari alternatif pembiayaan dan membangun kolaborasi. Ketika sumber daya terbatas, bukan berarti berhenti bergerak. Disitulah kemampuan perencana untuk berinovasi benar-benar dibutuhkan,” tandasnya.
Sekda menerangakan, perencanaan pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, setiap program disusun berdasarkan skala prioritas, dampak yang ingin dicapai serta peluang kerja sama yang dapat dikembangkan.
Tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, lanjutnya, menuntut para perencana untuk semakin adaptif dan mampu melihat persoalan dari berbagai sudut pandang.
Perencana tidak cukup hanya memahami aspek teknis penyusunan dokumen, tetapi juga perlu memiliki kemampuan analisis, komunikasi, negosiasi dan pemecahan masalah.
Salah satu strategi yang terus didorong Pemerintah Kota Cirebon adalah memperluas sumber pembiayaan pembangunan melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Selain mengoptimalkan APBD dan memanfaatkan dukungan pemerintah pusat maupun provinsi, Pemkot Cirebon membuka peluang kolaborasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL) serta dukungan mitra pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sekda mencontohkan penataan kawasan Sungai Sukalila dan Kalibaru sebagai salah satu upaya yang membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Melalui kolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, penataan kawasan tersebut dapat didukung tanpa sepenuhnya membebankan kebutuhan pembiayaan APBD Kota Cirebon.
Selain pembangunan infrastruktur, pendekatan kolaboratif juga diterapkan dalam pengembangan ruang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya melalui Mal UKM yang menjadi wadah pemasaran produk UMKM Kota Cirebon dan daerah sekitarnya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media. Melalui pendekatan ini, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Iing memperkenalkan sejumlah potensi Kota Cirebon, mulai dari sektor perdagangan dan UMKM, kekayaan kuliner hingga warisan budaya dan sejarah. Keberadaan empat keraton, tradisi batik Mega Mendung serta berbagai destinasi wisata menjadi modal penting dalam memperkuat identitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Bayu Kharisma mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Cirebon atas penerimaan dan kesempatan yang diberikan kepada para peserta untuk belajar secara langsung mengenai praktik perencanaan pembangunan.
Kunjungan lapangan merupakan bagian dari rangkaian Pelatihan Fungsional Perencana Tingkat Pertama yang diselenggarakan melalui program pelatihan perencanaan Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas.
Pada kesempatan tersebut, sebanyak 25 peserta dari lingkungan kejaksaan di wilayah Kalimantan mengikuti studi lapangan di Kota Cirebon. Kegiatan ini merupakan gelombang ketiga dari rangkaian pelatihan yang sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang.(Adit/CN)
