MANCANEGARA, (CN).-
Anggota DPR RI yang juga pakar kelautan internasional, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., tampil sebagai pembicara dalam Our Ocean Conference 2026 di Mombasa, Kenya, pada 16–18 Juni 2026.
Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2002-2004 ini menekankan pentingnya menerapkan blue economy (ekonomi biru), yakni konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan perairan secara berkelanjutan.
Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lapangan kerja, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut
Di hadapan para pemimpin dunia dan akademisi, Prof. Rokhmin meyakinkan bahwa laut bisa jadi mesin baru ekonomi tanpa harus merusak.
“Ekonomi Biru bukan soal mengeruk kekayaan laut sebanyak-banyaknya. Ini soal bagaimana kita sejahtera, tapi laut tetap lestari untuk anak cucu,” ujar Prof. Rokhmin, Selasa (16/6/2026).
Menurutnya, ekonomi biru bukan sekadar mengekstrak lebih banyak sumber daya dari laut. Tapi, menciptakan kemakmuran berkelanjutan dengan menjaga ekosistem pesisir dan laut sampai ke generasi mendatang.
Dalam kerangka ekonomi biru, lanjutnya, konservasi dan pembangunan ekonomi tidak boleh dipandang sebagai tujuan yang berlawanan. Sebaliknya, keduanya harus diakui sebagai pilar yang saling memperkuat dari pembangunan berkelanjutan. Laut yang sehat merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dalam forum itu, Prof. Rokhmin mengajak dunia meninggalkan jebakan “growth mania”, mental mengejar pertumbuhan tanpa peduli lingkungan.
Ia menawarkan jalan tengah bernama pembangunan berkelanjutan. “Kita tetap butuh pertumbuhan, perlu ciptakan lapangan kerja dan entaskan kemiskinan. Caranya harus cerdas, jangan sampai kita wariskan laut yang rusak ke generasi berikutnya,” tandas Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University ini.
Prof. Rokhmin menjelaskan, Indonesia memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut untuk menghasilkan barang (komoditas dan produk) dan jasa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan pekerjaan layak bagi kelas pekerja yang tumbuh, mengentaskan kemiskinan dan mengubah status pembangunan dari negara berpendapatan menengah menjadi negara maju.
Di sisi lain, keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut serta sumber daya alamnya terancam oleh penangkapan ikan berlebih, penangkapan ikan yang merusak, IUU fishing, polusi serta dampak perubahan iklim global el-nino maupun dan la-nina.
Prof. Rokhmin mengungkapkan potensi ekonomi dari 11 sektor ekonomi biru di Indonesia ditaksir mencapai Rp 21.000 triliun.
“Sektor ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada 45 juta orang atau 30 persen angkatan kerja nasional yang menggantungkan hidup dari laut, mulai dari nelayan, pembudidaya ikan hingga pelaku wisata bahari,” paparnya.
Namun, tambah anggota Komisi IV DPR RI ini, kontribusi ekonomi kelautan terhadap PDB baru 12 persen. Angka ini kalah dengan Norwegia atau Maladewa yang bisa di atas 30 persen. Padahal, lautnya tidak sebesar Indonesia.
“Artinya, kita baru menggarap sedikit. Potensinya luar biasa, tapi belum optimal,” katanya
Prof. Rokhmin memastikan laut merupakan peluang terbesar abad ke-21, dengan masa depan yang sudah jelas.
“Kita membayangkan lautan yang sehat dan produktif, masyarakatnya makmur, tangguh serta berdaya. Perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai hanya melalui industrialisasi di darat. Tapi, harus didorong oleh pengembangan berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut kita yang luas. Jika dikelola dengan bijak, laut menyediakan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, ketahanan iklim, konservasi keanekaragaman hayati dan mata pencaharian berkelanjutan untuk generasi mendatang,” pungkasnya.(Noli/CN)
