KABUPATEN CIREBON, (CN).-
Kasus proyek dan dana pokir DPRD (pokok-pokok pikiran DPRD) di Magetan maupun daerah lain yang ditangani aparat penegak hukum (APH) seharusnya menjadi peringatan bagi para anggota dewan diseluruh Indonesia untuk tidak bermain-main dengan uang rakyat.
Tak terkecuali dengan para anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang idealnya hati-hati dengan dana maupun proyek pokir.
“Kenyataannya, penelusuran kami di dinas-dinas masih ditemukan banyak proyek pokir DPRD atau proyek milik anggota dewan Kabupaten Cirebon. Ini kan luar biasa beraninya para anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Apa mereka tidak takut atau sudah merasa kebal hukum? Jangan sampai kasus di Magetan terjadi di Kabupaten Cirebon,” kata Kasudin atau akrab disapa Kuwu Bagreg, Ketua Umum LSM GERAM.
Kepada media Caruban Nusantara, Kuwu Bagreg mengungkapkan, pihaknya sudah mengecek ke sejumlah dinas terkait proyek pokir. Hasilnya, memang masih banyak ditemukan adanya proyek-proyek pokir atau disebut milik anggota dewan.
“Kami sudah ke Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas PUTR dan lainnya, ternyata proyek-proyek didominasi milik anggota DPRD. Sebetulnya ini tidak mengejutkan karena sudah sejak lama begitu. Tapi, kasus di Magetan harusnya jadi peringatan. Jangan sampai nanti ditangkap APH,” tegasnya, Rabu (17/6/2026).
Kuwu Bagreg mengingatkan para anggota DPRD Kabupaten Cirebon untuk segera berubah. Kebiasaan lama terkait dana dan proyek pokir harus segera dihentikan.
“Boleh saja para anggota DPRD menitipkan program ke dinas-dinas, tapi jangan jadi eksekutor juga. Program aspirasi dari masyarakat diserahkan saja ke dinas-dinas, tidak harus diklaim jadi proyek dewan. Praktek seperti ini harus distop, percayakan saja ke dinas teknis,” lanjut dia.
Menurutnya, proyek pokir di dinas-dinas diklaim milik anggota DPRD karena banyak juga yang sudah dijual ke rekanan atau pengusaha.
“Bukan rahasia lagi jika ada oknum anggota dewan yang minta DP atau dibayar terlebih dahulu proyek yang ada di dinas. Ini sudah mainan lama dan terjadi di mana-mana, proyek pokir dibayar dulu,” pungkasnya.(Noli/CN)
