NUSANTARA, (CN).-
Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menilai, penyerapan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih rendah, dibanding Kementerian Pertanian maupun Kementerian Kehutanan.
“Efektivitas penyerapan anggaran menjadi indikator penting untuk memastikan program berjalan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Pernyataan tersebut dikemukakan Prof. Rokhmin dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada Rabu (20/5/2026).
Lebih jauh Prof. Rokhmin meminta KKP lebih terbuka dalam mempublikasikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dari sisi substantif, terdapat sejumlah catatan yang menjadi perhatian. Pertama, indikator kinerja utama sektor kelautan dan perikanan masih terlalu berorientasi pada aspek ekonomi. Padahal, mengacu pada standar FAO, pembangunan sektor ini semestinya bertumpu secara seimbang pada tiga dimensi utama yakni ekonomi, sosial dan ekologi.
Kedua, dalam pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pendekatan pembangunan tidak cukup hanya berhenti pada penyediaan infrastruktur dan fasilitas.
Aspek produktivitas nelayan juga perlu menjadi prioritas, termasuk dukungan sarana penyimpanan ikan seperti cool box guna menjaga kualitas hasil tangkapan.
Ketiga, pengembangan sektor perikanan perlu dibangun melalui integrasi ekosistem dari hulu ke hilir. Dalam hal ini, dukungan transportasi logistik untuk distribusi hasil perikanan menuju pasar dinilai menjadi bagian penting yang tidak boleh dikesampingkan.
Keempat, penguatan sumber daya manusia (SDM) perlu ditempatkan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Menurut Prof. Rokhmin, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga kualitas manusia yang menjalankannya.
Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2001-2004 ini menekankan pentingnya pengembangan budidaya perikanan nasional perlu diarahkan pada diversifikasi komoditas. Ketergantungan pada satu jenis komoditas justru membawa risiko kegagalan produksi. Karena itu, kawasan tambak yang luas sebaiknya dikembangkan melalui beberapa komoditas budidaya potensial, tidak hanya berfokus pada nila.
Selaras dengan peningkatan produksi budidaya nasional, pemerintah juga diminta memperhatikan kemampuan serapan pasar agar tidak terjadi over supply yang justru merugikan pembudidaya.
Prof. Rokhmin juga menyebut pengembangan modelling tambak di Kebumen dan Waingapu masih relatif rendah, padahal kedua wilayah tersebut memiliki potensi besar, khususnya untuk budidaya vaname. Karena itu, sudah seharusnya dilakukan optimalisasi sekaligus pengembangan ke kawasan potensial lain, seperti Karimunjawa.
Di sisi lain, Prof. Rokhmin mengakui kinerja sektor kelautan dan perikanan di era kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menunjukkan perkembangan yang positif.
Hal itu tercermin dari capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menembus lebih dari Rp 2,4 triliun atau tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Selain itu, volume produksi perikanan nasional sepanjang 2020–2025 meningkat sekitar 18 persen.
“Capaian tersebut menjadi sinyal sektor kelautan dan perikanan nasional mulai bergerak menuju arah yang lebih produktif dan kompetitif, serta terus berdaya,” ujarnya.
Sebagai penutup, Prof. Rokhmin menyampaikan aspirasi nelayan Pantura perihal akses dan harga BBM subsidi yang masih relatif membebani.
Prof. Rokhmin mendesak KKP untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam rangka pengkajian ulang akses dan harga BBM untuk nelayan.
Berangkat dari dinamika ini, sejatinya penguatan sektor kelautan dan perikanan nasional memerlukan kolaborasi multi sektor yang terintegrasi.(Noli/CN)
