KABUPATEN CIREBON, (CN).-
Serikat Mahasiswa (SEMA) Cirebon Indonesia mengingatkan Bupati Cirebon beserta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon untuk menggunakan APBD atau uang rakyat untuk kepentingan masyarakat.
Para mahasiswa mewanti-wanti agar uang rakyat sebesar Rp 4,341 triliun dalam APBD tahun 2026, tidak dikorupsi oleh oknum pejabat.
“Kami tegaskan, uang rakyat jangan sampai dikorupsi. Jangan ada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Cirebon,” tandas Kemas Adhitya Luthfi, Ketua Umum SEMA Cirebon didampingi Wahyu Illahi selalu Sekretaris Jendral SEMA Cirebon.
Pernyataan ini disampaikan Kemas Adhitya Luthfi bersama para mahasiswa yang tergabung dalam SEMA Cirebon saat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Cirebon, pada Selasa (28/4/2026).
Aksi demo para mahasiswa yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB, dikawal petugas kepolisian dan TNI. Tiba di kantor bupati, mahasiswa langsung melakukan orasi dan membakar ban.
Secara bergiliran, satu demi satu mahasiswa menyampaikan orasi yang intinya meminta Bupati Cirebon, H. Imron beserta jajarannya agar benar-benar menggunakan uang rakyat untuk kepentingan masyarakat.
Dalam orasinya, Kemas Adhitya Luthfi juga menyinggung soal ijon proyek pokir yang dilakukan oknum DPRD Kabupaten Cirebon.
“Sudah bukan rahasia lagi telah terjadi ijon proyek pokir. Ini belum sial saja, nanti juga KPK turun tangan. Hati-hati para anggota DPRD Kabupaten Cirebon, jangan terlena bermain proyek. Jangan terlalu asyik menikmati uang ijon proyek, nanti ditangkap KPK,” lanjut ketua umum SEMA Cirebon.
Lebih jauh pada mahasiswa, menyebut postur APBD tahun anggaran 2026 bukanlah sekadar deretan statistik untuk dipajang, tetapi amanat yang wajib dikawal dengan nurani.
“Kami bergerak berlandaskan akal
sehat. Suara kami murni lahir dari dedikasi terhadap keadilan dan keberlangsungan urat nadi
kehidupan masyarakat, bukan sentimen buta atas robeknya kepercayaan rakyat,” ujar mahasiswa dalam orasinya.
Berdasarkan publikasi resmi APBD 2026, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 4,341 triliun. Namun, postur anggaran ini secara nyata menampar akal sehat publik.
Saat daerah tercatat mengalami Defisit sebesar Rp 87 miliar, Pemerintah Kabupaten Cirebon justeru
menghamburkan porsi raksasa senilai Rp 3,257 Triliun hanya untuk belanja birokrasi dan aparatur.
Sebaliknya, belanja modal yang seharusnya menjadi instrumen utama
pembangunan fisik untuk rakyat hanya disisakan Rp 410,8 miliar.
“Lebih menjijikkan lagi, minimnya porsi pembangunan bagi rakyat itu terindikasi
kuat menjadi bancakan elit politik. Ada dugaan praktik proyek titipan. Publik juga disuguhi tontonan memalukan ketika konflik internal antaranggota DPRD
justeru membongkar borok mereka sendiri. Sorotan publik dan aktivis tertuju tajam pada terkuaknya aroma busuk skandal proyek senilai Rp 55 miliar yang diduga kuat melibatkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon sebagai skema jatah APBD,” lanjut para mahasiswa.
Terkait aspirasi dan pernyataan dari para mahasiswa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala yang menemui pelaku demo, menyatakan, Pemkab Cirebon sangat terbuka terhadap masukan dan kritikan dari elemen masyarakat.
Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terbuka dan transparan dalam penggunaan anggaran APBD.
“Kami ini diawasi oleh BPK dan aparat penegak hukum. Penggunaan APBD juga diperiksa BPK. Bila ada penyelewengan, tentu diketahui BPK. Jika teman-teman mahasiswa dan elemen lain menemukan ada penyelewengan uang APBD, silahkan laporkan saja ke aparat penegak hukum,” kata sekda.
Di akhir aksi, mahasiswa membacakan sejumlah tuntutan mereka dihadapan Sekda Hendra Nirmala dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon.
Mahasiswa meminta sekda untuk tanda tangan, sebagai komitmen menjalankan pemerintahan dengan baik dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Para pejabat juga diminta tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.(Noli/CN)
