NUSANTARA, (CN).-
Sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar strategis pembangunan nasional. Indonesia memiliki 6,4 juta km² wilayah laut, garis pantai sepanjang 108.000 km dan ekosistem mangrove
terluas di dunia sekira 13,36 juta hektar yang merupakan habitat ideal bagi beragam jenis kepiting.
Kondisi ini memberikan keunggulan komparatif untuk pengembangan budidaya kepiting, khususnya jenis kepiting bakau (scylla sp), yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki permintaan
pasar domestik maupun global yang terus meningkat.
“Pembangunan, investasi dan bisnis di budidaya, penangkapan, processing and
packaging industry serta pemasaran (trading) kepiting maupun rajungan merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi RI yang besar, berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini bisa membuat Indonesia sebagai produsen kepiting terbesar di dunia dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” kata Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., anggota DPR RI.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Rokhmin saat menjadi pembicara pada forum ilmiah dengan tema “Masa depan kepiting: Inovasi dan berkelanjutan” yang digelar Pusat Kolaborasi Riset Kepiting Berkelanjutan Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Acara berlangsung di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (8/11/ 2025).
Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2001-2004 menyampaikan materi berjudul “Pengembangan usaha budidaya kepiting berbasis ekonomi biru menuju Indonesia sebagai produsen kepiting terbesar di dunia dan Indonesia Emas 2045”.
Menurut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University ini, meski volume produksi kepiting belum termasuk 10 komoditas perikanan terbesar di Indonesia, tetapi dengan hutan mangrove (sebagai habitat ideal kepiting bakau) terluas di dunia masih ada potensi tinggi untuk menjadi produsen kepiting terbesar.
“Pembangunan, investasi dan bisnis (usaha) kepiting maupun rajungan yang produktif, efisien serta bernilai tambah, bisa diwujudkan dengan menerapkan pengelolaan usaha penangkapan, budidaya, industri pengolahan dan pemasaran kepiting maupun rajungan berbasis ekonomi biru secara terintegrasi,” ujar ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia ini.
Anggota Komisi IV DPR RI ini mengungkapkan, data KKP pada tahun 2022 disebutkan produksi nasional kepiting masih didominasi 4 daerah yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Aceh.
Untuk mendorong produktivitas budidaya kepiting berkelanjutan, Prof. Rokhmin berpendapat agar akses permodalan bagi pembudidaya kepiting perlu diperluas melalui skema kredit mikro dan kemitraan
Infrastruktur rantai dingin juga harus diperkuat untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan meningkatkan nilai ekspor
Selian itu, pengembangan riset genetika kepiting unggul perlu diperbanyak guna meningkatkan produktivitas nasional.
“Pentingnya regulasi daerah yang berpihak pada pelaku budidaya terutama dalam mengakomodir kebutuhan lahan, peningkatan kapasitas pelatihan bagi kelompok masyarakat pembudidaya kepiting maupun nelayan untuk menjaga ekosistem,” lanjut pakar kelautan dan pertanian asal Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini.
Prof. Rokhmin menyarankan perlunya kolaborasi dengan negara produsen utama kepiting yakni Kanada dan China, terutama transfer teknologi dan standar mutu.
“Budidaya kepiting berbasis ekonomi biru merupakan peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan ekspor serta menjaga kelestarian ekosistem mangrove dan laut.
“Untuk mewujudkan potensi ini diperlukan penguatan riset, industrialisasi hatchery, akses pembiayaan dan model kemitraan
yang adil antara masyarakat, pemerintah, kampus serta swasta. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat menjadi produsen kepiting terbesar dunia, sekaligus mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tandas Prof. Rokhmin yang juga Rektor UMMI Bogor.(Noli/CN)
