KOTA CIREBON, (CN).-
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon dipujj Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.
Menurut menteri yang akrab disapa Ara ini, Pemkot Cirebon dinilai sebagai salah satu daerah paling proaktif dalam mendukung pembangunan perumahan rakyat.
Hal ini disampaikan Menteri PKP saat kunjungan ke Cirebon dalam rangka kegiatan Percepatan Capaian Rumah Rakyat Program Pemerintah dan Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir. Acara ini berlangsung di Aula Bale Jayadewata Kota Cirebon, pada Kamis (30/10/2025).
“Saya melihat wali kotanya sangat proaktif dalam mendukung sektor perumahan. Banyak perizinan dipermudah, tapi tetap mengikuti aturan,” kata Maruarar Sirait.
Ara menambahkan, langkah cepat dan koordinatif yang dilakukan Pemkot Cirebon menjadi contoh sinergi positif antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP menggagas Gerakan Gotong Royong untuk membantu renovasi rumah warga kurang mampu di Kota Cirebon. Secara spontan, Ara menyumbang Rp100 juta dari dana pribadi.
Dukungan cepat muncul dari berbagai pihak. Dalam waktu kurang dari lima menit, total dana terkumpul mencapai Rp 600 juta. Dana yang terkumpul berasal dari Menteri PKP, Wali Kota Cirebon dan para pengembang perumahan, tanpa menggunakan anggaran negara. Dana ini diperuntukkan bagi renovasi rumah tidak layak huni di Kota Cirebon.
“Semangat gotong royong yang tumbuh di sini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kebijakan terbaik bagi rakyat, termasuk di sektor perumahan. Kolaborasi antara pemerintah, pengembang dan masyarakat menjadi kunci percepatan penyediaan rumah layak huni. Semangat ini harus terus dilanjutkan,” tegas Ara.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri PKP dan program-program yang dibawa ke Kota Cirebon.
“Alhamdulillah, hari ini Pak Menteri hadir dengan membawa banyak program bagus. Kami tentu mendukung penuh sebagai pemerintah daerah,” ucapnya.
Effendi Edo menyampaikan gerakan spontan yang diinisiasi menteri PKP menjadi contoh nyata semangat kebersamaan. “Dalam waktu kurang dari lima menit, terkumpul Rp 600 juta untuk program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu),” jelasnya.
Wali Kota juga menyoroti tantangan utama pemkot dalam menyediakan hunian layak bagi warga. Berdasarkan data pemkot, dari 90.749 kepala keluarga ternyata masih terdapat backlog sebesar 11.179 unit atau sekitar 12,31 persen keluarga yang belum memiliki hunian tetap.
Selain itu, kebutuhan rumah baru tiap tahun diperkirakan mencapai 4.400 unit akibat pertumbuhan kelompok usia produktif.
“Karena itu, kami bergerak cepat dan menyambut baik Program 3 Juta Rumah, berusaha memfasilitasi secara maksimal. Hingga 2025, tercatat 23 proyek perumahan subsidi berhasil menambah 3.238 unit hunian di Cirebon,” paparnya.
Dukungan Pemkot Cirebon juga terlihat dari kemudahan regulasi, seperti implementasi SKB 3 menteri untuk pembebasan PBG dan BPHTB bagi MBR. Contohnya, Proyek Keandra Park Tahap II membangun 538 unit rumah MBR dan 13 permohonan pembebasan BPHTB telah dikabulkan dengan total keringanan mencapai Rp 55.900.000.
Bank-bank penyalur seperti BTN, BRI dan BJB juga didorong untuk berkolaborasi dengan developer menyalurkan pembiayaan FLPP maupun KUR.
Pemkot juga fokus pada pengentasan rutilahu dengan dukungan pendanaan dari berbagai sumber. Di antaranya dari APBN yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 49 unit rumah di Kelurahan Argasunya, Kalijaga, Harjamukti serta Pulasaren, masing-masing Rp 20 juta.
Kemudian, dari APBD provinsi berupa Bantuan Rutilahu untuk 60 unit di Panjunan dan Kesenden, masing-masing Rp 20 juta. Lalu dari APBD Kota Cirebon bantuan RTLH untuk 162 unit dan hingga Agustus 2025 ada 117 unit telah terealisasi.
Meski banyak capaian positif, Wali Kota Cirebon menyebut masih ada tantangan, khususnya terkait Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Dari 147 perumahan, 128 belum menyerahkan aset PSU kepada pemkot, padahal penyerahan ini vital untuk perawatan lingkungan dan keberlanjutan permukiman.(Andi/CN)
