KABUPATEN CIREBON, (CN).-
LSM GERAM kembali menyoroti anggaran DPRD Kabupaten Cirebon. Kali ini terkait anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp 10 miliar lebih.
“Katanya duit rakyat itu lagi dihemat, efisiensi. Tapi, anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2026 sampai Rp 10 miliar. Mau jalan-jalan kemana bapak-ibu dewan yang terhormat? Lebih baik kunjungi rakyat Kabupaten Cirebon saja,” sindir Kasudin atau akrab disapa Kuwu Bagreg, Ketua Umum LSM GERAM.
Ia mengingatkan para anggota DPRD bahwa transparan, akuntable dan rasionalisasi serta kewajaran harus menjadi prioritas dalam menyusun sampai menggunakan anggaran dan jelas hasilnya,
“Dalam pemaparan KPK pada Juli 2026, perjalanan dinas DPRD Itu dianggap bermasalah dan risiko ekstrim dengan skor 10. Jangan sampe jadi bidikan KPK,” tandasnya.
Kuwu Bagreg berpandangan, kunjungan kerja atau perjalanan dinas dalam maupun luar kota, hanya menjadi ajang kunjungan rekreasi semata. Pasalnya, tidak pernah menghasilkan keputusan dari hasil kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
“Data yang kami dapat, anggaran perjalanan dinas atau kunjungan kerja DPRD Kabupaten Cirebon sebesar Rp 10.346.977.800. Coba kita cek, kami pastikan lebih banyak kunjungan keluar kotanya. Kebiasannya ke Yogyakarta, Semarang, Solo dan kota-kota yang dikenal tujuan wisata. Masa anggota DPRD mau wisata pake uang rakyat,” ucap Kuwu Bagreg.
LSM GERAM, lanjut dia, akan memonitor kegiatan kunjungan kerja dan perjalanan dinas para anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
“Kami juga sudah siapkan laporan ke aparat penegak hukum. Ingat, kami ini bukan benci para wakil rakyat. Kami ingin mengingatkan, uang rakyat jangan disalahgunakan,” pungkasnya.(Noli/CN)
