NUSANTARA, (CN).-
Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., mengaku heran dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus terjadi berulang dalam setiap tahunnya.
Dosen Teladan I Tingkat Nasional tahun 1995 ini, menyebut, hanya keledai yang mengulang kesalahan sama. Kebodohan yang membuat jatuh pada lubang yang sama.
“Jangan seperti keledai, karhutla harusnya tidak terjadi lagi. Dari kasus karhutla tahun-tahun sebelumnya, idealnya sudah ada evaluasi dan mitigasi untuk ke depannya jangan sampai terjadi lagi. Tapi, nyatanya karhutla masih terus terjadi. Hanya keledai dan kebodohan yang membuat kesalahan demi kesalahan itu terus terjadi,” tandas Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University ini.
Hal tersebut disampaikan Prof. Rokhmin saat jadi narasumber dalam program “Indonesia Kita” di Garuda TV yang berlangsung Selasa malam (13/10/2026). Fokus dialog mengambil tema, “Jejak Karhutla di Lahan Korporasi Sawit Negara Tetangga”.
Program yang dipandu presenter Samuel Purna ini menghadirkan narasumber lain yakni Uli Arta Siagian selaku Koordinator Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional.
Lebih jauh Prof. Rokhmin menyatakan, pemerintah melalui instansi-intansi terkait sudah semestinya punya kajian dan mitigasi atas peristiwa karhutla.
“Tentu ada evaluasi, belajar dari kesalahan dan langkah ke depan seperti apa agar kebakaran hutan maupun lahan tidak terjadi lagi. Kalau masih terjadi tahun ini dan nanti tahun depan, betul-betul seperti keledai,” sindir politisi PDI Perjuangan ini.
Prof. Rokhmin mengatakan, Komisi IV sangat serius mendorong moratorium lahan sawit dan meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang sudah dikeluarkan.
Kebakaran hutan dan lahan, tambah Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2001-2004 ini, bukan hanya persoalan kerusakan lingkungan.
Karhutla juga menyangkut kesehatan masyarakat, hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi gas rumah kaca, kerugian ekonomi serta keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.
“Penanganan karhutla memerlukan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi dan berbasis ilmu pengetahuan serta teknologi, penguatan sistem deteksi dan peringatan dini, pengawasan konsesi perkebunan, perlindungan ekosistem gambut, peningkatan kapasitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran,” jelas anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Cirebon-Indramayu ini.
Prof. Rokhmin menyoroti pentingnya penguatan tata kelola perkebunan kelapa sawit, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta penegakan hukum guna mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang produktif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam pembangunan berkelanjutan, Prof. Rokhmin menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
“Industri kelapa sawit memiliki kontribusi strategis terhadap perekonomian nasional, namun pengembangannya harus disertai penerapan prinsip keberlanjutan, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan serta tanggung jawab sosial dan ekologis,” ucapnya.
Prof. Rokhmin berpandangan, pembangunan sektor perkebunan harus diarahkan pada peningkatan produktivitas lahan yang telah ada, penerapan teknologi ramah lingkungan, penguatan tata kelola usaha dan peningkatan kesejahteraan petani serta masyarakat sekitar kawasan perkebunan.
“Kemajuan ekonomi yang sesungguhnya bukan hanya diukur dari besarnya produksi dan keuntungan, tetapi juga dari kemampuan kita menjaga kelestarian lingkungan, melindungi kehidupan rakyat dan mewariskan sumber daya alam yang sehat serta produktif bagi generasi mendatang,” papar Prof. Rokhmin.
Politisi yang cukup vokal ini mengungkap adanya perusahaan-perusahaan dari Malaysia dan Singapura yang terlibat atas peristiwa karhutla.
“Laporan BNPB dan data dari WALHI, ada banyak perusahaan dari Malaysia dan Singapura. Ini harus diusut tuntas dan beri sanksi tegas bila terbukti secara hukum melakukan pelanggaran. Cabut izin-izin perusahaan sawit yang nakal,” imbuhnya.
Sementara itu, Uli Arta Siagian mengemukakan, data yang dimiliki WALHI terbukti ada banyak perusahaan Malaysia dan Singapura yang turut andil atas peristiwa karhutla.
“Kami sudah berikan data itu ke Presiden Prabowo Subianto. Kita tunggu tindakan tegas dari presiden dan jajarannya. Kita juga minta pemerintah melakukan penanganan serius terhadap warga yang menjadi korban. Pemerintah harus jamin keselamatan rakyat, beri jaminan kesehatan dan akses mudah ke fasilitas kesehatan. Selamatkan rakyat dari peristiwa karhutla,” pungkasnya.(Noli/CN)
