KABUPATEN CIREBON, (CN).-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya meningkatkan pendapatan. Salah satunya dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB).
Lewat Program Panah Pasopati yang digagas Bapenda Provinsi Jawa Barat, Bapenda Kabupaten Cirebon makin intensif melakukan sosialisasi membayar pajak kendaraan ke masyarakat.
“Program yang diluncurkan sejak Januari 2026 ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan pendapatan daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten,” jelas Drs. E. Rusmana, Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon.
Ditemui wartawan media Caruban Nusantara pada Rabu (29/4/2026), E. Rusmana yang akrab disapa Iyus mengatakan, Program Panah Pasopati (Penelusuran Penunggak Pajak, Sopan, Akurat dan Simpatik) memberi edukasi langsung ke masyarakat dan mendorong pembayaran pajak secara sukarela.
Tim khusus Panah Pasopati dari Bapenda provinsi dan kabupaten, turun ke lapangan untuk melakukan pendataan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.
Bagi pemilik motor dan mobil yang belum melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan, akan diingatkan oleh petugas dan diberi catatan.
“Bersifat mengingatkan kepada wajib pajak yang belum bayar pajak, jadi ini bukan penindakan. Kami dari Bapenda lebih proaktif dalam menggugah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor,” ujar Iyus didampingi Sekretaris Bapenda, Fahmi Sudjati, S.H.
Ditanya tentang perolehan pajak kendaraan bermotor, kepala Bapenda menyebut, sejak Januari 2026 hingga 28 April 2026 jumlahnya Rp 25.139.998.400 atau 30,23 persen dari target tahun ini Rp 129.586.919.687 (setahun).
Adapun pembagian dari penerimaan pajak kendaraan bermotor yakni sebesar 66 persen untuk pemerintah kabupaten dan 34 persen provinsi.
Dalam kesempatan tersebut, kepala Bapenda mengajak para wajib pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak untuk segera membayar.
“Pendapatan dari sektor pajak itu untuk membangun daerah, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Pak Bupati Cirebon dan Gubernur Jawa Barat secara khusus ingin jalan-jalan dalam kondisi mulus. Untuk perbaikan jalan, dananya dari sektor pajak kendaraan bermotor,” pungkasnya.(Noli/CN)
