NUSANTARA, (CN).-
Giant Sea Wall (GSW) Pantura Jawa merupakan proyek tanggul laut raksasa sepanjang sekitar 575 km yang terbentang dari Banten hingga Jawa Timur.
Proyek strategis dengan kebutuhan investasi hampir Rp 700 triliun ini dikelola Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ). Target pembangunan dilakukan awal 2027 dengan estimasi waktu penyelesaian sekitar 15–20 tahun.
Terkait program Giant Sea Wall, anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., mengingatkan BOPPJ untuk melibatkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu dan mengelola secara terbuka.
“Merujuk pada praktik perencanaan tata ruang pesisir (coastal planning) di negara maju seperti Amerika Serikat, proyek publik berisiko tinggi wajib membuka ruang uji publik (public hearing) secara luas dan melibatkan para pakar lintas disiplin ilmu,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Prof. Rokhmin meyakinkan bahwa Indonesia memiliki banyak ilmuwan dan ahli geodinamika yang kompeten untuk dilibatkan mengawal desain proyek agar dampak negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.
Hal tersebut disampaikan Prof. Rokhmin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama jajaran BOPPJ pada Kamis (19/21/2026) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat perdana dengan mitra kerja baru Komisi IV DPR RI ini membahas perkenalan jajaran pimpinan BOPPJ serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BOPPJ Tahun Anggaran 2027.
Prof. Rokhmin yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2001-2004 ini, menekankan, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa harus menjunjung tinggi transparansi tata kelola dan pelibatan publik sejak tahap awal perencanaan Giant Sea Wall (GSW) Pantura Jawa.
“Jadi harus ada public hearing, Pak. Supaya nanti kalau proyek ini jadi, in syaa Allah dampak negatifnya kecil dan positifnya tinggi,” tandas Guru Besar di IPB University ini.
Prof. Rokhmin mewanti-wanti proyek raksasa yang digadang-gadang menjadi salah satu konstruksi pesisir terbesar di dunia itu tidak boleh dijadikan ajang perburuan rente, apalagi dikelola secara tertutup.
Proyek ini pun menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi pembiayaan karena tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan tentu perlu skema gabungan dari APBN, APBD, investor dalam maupun luar negeri.(Noli/CN)
