JAWA BARAT, (CN).-
PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon bersama Daop 1 Jakarta dan Daop 2 Bandung menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) terkait penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya dalam mendukung pelindungan, pengamanan serta optimalisasi pengelolaan aset perusahaan.
Penandatanganan kerja sama dilaksanakan pada Senin (9/11/2026), di atas Kereta Api Inspeksi (KAIS) 4 relasi Bandung-Garut oleh Kepala Daop 1 Jakarta, Januri, Kepala Daop 2 Bandung, Hendra Wahyono dan Kepala Daop 3 Cirebon, Sigit Winarto serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dr. Rd. Mohammad Teguh Darmawan, S.H., M.H.
Turut hadir menyaksikan penandatangan, Managing Director of Human Capital KAI, Atih Nurhayati, Executive Vice President of Legal, Irlan Budiman Komarrudin beserta jajaran KAI dan Wakil Kajati Jabar, Dr. Desy Meutia Firdaus, S.H., M.Hum. beserta jajaran Kejati Jabar.
Dalam kesempatan tersebut, Managing Director of Human Capital KAI, Atih Nurhayati mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat harmoni kedua belah pihak dalam mendukung pengelolaan dan pengamanan aset perusahaan.
“Dalam pengelolaan dan pengoptimalisasian aset perusahaan, KAI menghadapi tantangan dan potensi permasalahan hukum yang perlu diantisipasi dan ditangani dengan dukungan serta pendampingan dari aparat penegak hukum. Sinergi antara KAI dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjadi aspek penting dalam menjaga kepastian hukum serta pelindungan, pengamanan dan pengoptimalisasian aset perusahaan,” katanya.
Sementara itu Kepala Daop 3 Cirebon, Sigit Winarto mengemukakan, kerja sama ini menjadi langkah penting dalam mendukung pengelolaan aset perusahaan, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang mungkin timbul.
Menurutnya, koordinasi dengan kejaksaan diperlukan agar pengelolaan aset dapat berjalan dengan baik dan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Aset perusahaan merupakan bagian penting dalam mendukung keberlangsungan operasional perkeretaapian. Karena itu, diperlukan langkah pelindungan dan pengamanan secara berkelanjutan, termasuk melalui pendampingan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
“Aset perusahaan memiliki nilai strategis dalam mendukung keberlangsungan operasional perkeretaapian. Maka, pengelolaannya harus dilakukan secara optimal, tertib dan memiliki kepastian hukum. Melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini, kami berharap dapat memperkuat langkah-langkah pelindungan aset sekaligus meminimalkan potensi permasalahan hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Sigit menjelaskan ruang lingkup kerja sama meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara, peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Ia berharap sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui koordinasi yang aktif, efektif dan responsif, sehingga setiap potensi permasalahan hukum yang berkaitan dengan aset maupun kegiatan operasional perusahaan dapat ditangani secara tepat.
Sedangkan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dr. RD. Mohammad Teguh Darmawan, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi kepada KAI atas pelaksanaan penandatanganan PKS.
Ia berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus dikembangkan dan memberikan kontribusi positif, khususnya dalam mendukung pengelolaan serta pengamanan aset KAI di wilayah Daop 1 Jakarta, Daop 2 Bandung dan Daop 3 Cirebon.(Adit/CN)
