KABUPATEN CIREBON, (CN).-
Ketua Umum LSM GERAM, Kasudin atau akrab disapa Kuwu Bagreg mengingatkan para anggota DPRD Kabupaten Cirebon untuk hati-hati terhadap dana atau proyek pokir.
Apalagi, tambah dia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto secara berulang sudah menyatakan KPK turun langsung melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pokir di daerah.
“Jangan macam-macam dengan pokir, KPK sudah memberi peringatan. Jangan merasa aman, siapa tau sedang diincar KPK. Ingat juga, semua elemen masyarakat pasti memantau dana atau proyek pokir. LSM GERAM sudah punya data, banyak proyek di dinas-dinas disebut pokir dewan,” kata Kuwu Bagreg, Jumat (19/6/2026).
Dalam rilis yang diterima media Caruban Nusantara, LSM GERAM berkomitmen menjadi garda terdepan dalam pengawasan proyek pokir. Pihaknya juga sudah membangun komunikasi dengan aparat penegak hukum (APH).
“LSM GERAM terus mengawasi proyek-proyek pokir, tinggal menunggu momen untuk melakukan pelaporan ke APH. Kita berharap KPK juga sudah mencium aroma busuk proyek pokir di Kabupaten Cirebon,” tandasnya.
Menurut Kuwu Bagreg, para anggota DPRD Kabupaten Cirebon seharusnya bisa belajar dari kasus di Magetan dan Kediri yang dibongkar KPK.
Atas kejadian di Magetan dan Kediri, tambah dia, proyek pokir baiknya ditiadakan atau dikurangi.
“Ada baiknya aspirasi dari konsituen para wakil rakyat diserahkan saja ke dinas teknis, serta jangan merasa memiliki proyek pokir. Percayakan saja ke dinas teknis, yang penting aspirasi konsituen bisa direalisasikan. Kalau masih ada oknum dewan yang merasa memiliki proyek pokir dan menjual atau mengijonkan ke pemborong untuk mendapat fee, tunggu saja kedatangan KPK,” ujarnya.
Kuwu Bagreg menyebut, banyak daerah yang meninjau ulang soal pokir. Ada juga yang batal dicairkan setelah tidak lolos validasi KPK. Bukan tidak mungkin, KPK mengincar proyek-proyek pokir anggota DPRD Kabupaten Cirebon.(Noli/CN)
