KOTA CIREBON, (CN).-
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon harus menjadi instansi sentral bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi akurat kepada masyarakat sekaligus menangkal penyebaran hoaks dan berbagai ancaman digital.
Pengelolaan arus informasi yang baik sangat penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“DKIS dituntut mampu memperkuat sistem keamanan digital guna mengantisipasi berbagai potensi serangan siber. Komisi I DPRD Kota Cirebon mendukung berbagai program strategis DKIS, khususnya penguatan infrastruktur teknologi informasi dan keamanan siber,” tandas Agung Supirno, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon.
Komitmen tersebut disampaikan saat Komisi I DPRD Kota Cirebon berkunjung ke kantor DKIS Kota Cirebon di Jalan Sudarsono, pada Selasa (2/6/2026).
Kunjungan kerja dipimpin Ketua Komisi I, Agung Supirno bersama sejumlah anggota komisi untuk membahas berbagai kebutuhan dan tantangan DKIS sebagai pusat informasi Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon.
Hadir dalam rapat kerja di kantor DKIS antara lain Wakil Ketua Komisi I, Dr. Syaefurrohman, S.E., M.M, dan para anggota yakni Andi Riyanto Lie, Imam Yahya, S.FilI., M.Si, Ruri Tri Lesmana, Cicih Sukaesih, dan Anita Tri Handayani.
“Hari ini kami melakukan kunjungan ke DKIS Kota Cirebon. Komisi I DPRD siap mendukung program-program dan rencana yang akan dilaksanakan DKIS ke depan,” kata Agung Supirno.
Dalam rapat kerja, Komisi I DPRD Kota Cirebon mencatat sejumlah kebutuhan prioritas DKIS untuk mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Salah satu menjadi perhatian adalah pengadaan server baru guna memperkuat infrastruktur teknologi informasi Pemerintah Kota Cirebon.
Keberadaan server yang memadai dinilai penting mendukung berbagai layanan digital dan sistem informasi pemerintahan yang terus berkembang.
Selain penguatan server, kebutuhan lain yang turut dibahas meliputi penambahan jaringan WiFi di tingkat RW, pengembangan sistem pengawasan berbasis CCTV serta peningkatan fasilitas pendukung teknologi informasi lainnya.
“Sebagai mitra kerja DKIS, Komisi I mendorong agar seluruh kebutuhan yang mendukung pelayanan informasi kepada masyarakat bisa terpenuhi. Tujuannya agar DKIS dapat bekerja secara maksimal,” lanjutnya.
Komisi I DPRD juga menekankan pentingnya penyampaian informasi pembangunan dan program pemerintah secara cepat, akurat dan berkelanjutan kepada masyarakat.
Menurut Agung, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah efektif untuk mencegah munculnya informasi yang menyesatkan maupun tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“DKIS harus terus melakukan pembaruan informasi terkait program pemerintah, rencana pembangunan maupun berbagai kegiatan yang sedang dilakukan Pemkot Cirebon. Dengan begitu, masyarakat mengetahui pemerintah sedang bekerja dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala DKIS Kota Cirebon, Tubagus Muhammad Maulana Yusuf, S.Kom., menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Komisi I DPRD.
Peran DPRD sangat penting dalam mendorong penguatan kapasitas DKIS sebagai perangkat daerah yang menjadi pusat pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan dari mitra kami di Komisi I DPRD Kota Cirebon. Dukungan legislatif sangat dibutuhkan, terutama karena DKIS memiliki peran strategis sebagai sentral data dan informasi pemerintah daerah,” pungkasnya.(Noli/CN)
