KABUPATEN CIREBON, (CN).-
Kabar uang pelicin dalam pengesahan APBD Kabupaten Cirebon tahun 2026, makin santer terdengar. Sejumlah elemen juga sudah bergerak dan siap turun ke jalan melakukan aksi demo.
Terkait isu itu, LSM GERAM meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dan DPRD bisa lebih terbuka dan transparan.
“Sekarang zamannya keterbukaan, jelaskan saja yang sebenarnya. Katakan tidak kalau menang tidak benar. Pihak Pemkab dan DPRD harus memberikan klarifikasi ke rakyat Kabupaten Cirebon,” tandas Kasudin atau akrab disapa Kuwu Bagreg, Ketua Umum LSM GERAM.
Kepada media Caruban Nusantara pada Kamis (12/2/2026), Kuwu Bagreg menyatakan, kabar tersebut bisa membuat gaduh dan mengganggu kondusivitas di Kabupaten Cirebon.
“Pilihan yang terbaik adalah pihak Pemkab dan DPRD segera memberikan keterangan sebenar-benarnya. Jangan ada yang ditutupi, karena APBD itu uang rakyat Kabupaten Cirebon. Rakyat harus tahu apa yang sesungguhnya terjadi,” lanjut Kuwu Bagreg.
Jika kabar ini dibiarkan, tambah dia, akan menjadi bola liar yang terus berkembang dan bisa menjadi semakin besar. Kondisi ini tentu tidak baik untuk kondusivitas di Kabupaten Cirebon.
Menurut Kuwu Bagreg, beberapa LSM dan ormas di Kabupaten Cirebon sudah makin menguat untuk melakukan aksi demo. Di sisi lain, ada ormas dan LSM yang digerakan untuk menghadang gerakan demo.
“Ini sudah tidak baik, maka segera lakukan rekonsiliasi. Semua pihak perlu duduk bersama, agar tidak sampai terjadi bentrokan,” tegasnya.(Noli/CN)
