KOTA CIREBON, (CN).-
Musim hujan diperkirakan dimulai Desember 2025 dan berlangsung panjang hingga Maret 2026. Selain waktunya lama, ada potensi curah hujan juga cukup tinggi.
Terkait hal itu, Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (BBWS CC) terus melakukan berbagai upaya strategis meminimalisir efek banjir.
Salah satunya normalisasi sungai-sungai dan muara sungai di wilayah kerja BBWS CC. Excavator Amfibi sudah diturunkan ke sejumlah sungai dan muara sungai.
“Kita sudah bergerak sejak awal tahun 2025 melakukan normalisasi sejumlah sungai. Sudah 50 titik yang kita lakukan normalisasi. Ada 5 lokasi lagi yang sedang kami lakukan. Dalam setiap tahun, kemampuan kami baru 60 sungai dan muara sungai yang dilakukan normalisasi. Anggaran operasional normalisasi dalam setiap tahunnya Rp 2 miliar,” ungkap Dwi Agus Kuncoro, S.T., M.T., Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung pada Rabu (8/10/2025).
Penjelasan tersebut disampaikan kepala BBWS CC dalam pertemuan dengan para wartawan Cirebon. Dalam pertemuan itu, kepala balai menyampaikan persiapan dan langkah-langkah menjelang datangnya musim hujan.
Diakuinya, musibah banjir selalu terjadi di wilayah Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon khususnya. Pihaknya pun sudah kolaborasi dan sinergi sejak awal tahun dengan pemerintah daerah dan para kepala desa (kuwu).
“Kota Cirebon sudah 3 lokasi muara sungai. Kabupaten Cirebon 25 lokasi, sungai dan muara sungai. Kendala kami akses masuk alat excavator amfibi ke lokasi. Seringnya alat tersebut sulit masuk ke lokasi normalisasi. Kami mohon pemerintah daerah dan desa bisa membantu alat berat bisa dimudahkan jalannya menuju lokasi sungai atau muara sungai,” lanjut dia.
Untuk akses masuk yang sudah baik, pihaknya minta agar dijaga dan dipelihara oleh pemerintah daerah serta desa. Jangan sampai akses jalan yang sudah ada itu jadi tidak baik.
“Kami akan lakukan pengecekan setiap 3 tahun sekali. Jadi, alat berat bakal masuk lagi ke sungai dan muara sungai untuk melakukan normalisasi. Jangan sampai akses masuknya jadi sulit lagi,” tandas Dwi Agus Kuncoro.
Sejauh ini, tambahnya, kerja sama dengan pemerintah daerah dan desa sudah berjalan dengan baik.
Persoalan lain yang dihadapi yakni berkurangnya jumlah operator alat berat karena ada yang pensiun. Pihaknya berusaha memenuhi kekurangan operator dengan pengajuan tenaga PPPK khusus tenaga teknis tersebut.(Noli/CN)
