NUSANTARA, (CN).-
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus segera menghentikan kapal-kapal nelayan asing yang mengambil ikan di wilayah strategis perairan Indonesia, seperti di Natuna dan Tomini.
“Ini tidak semata soal pengawasan, tapi karena kapal-kapal Indonesia juga jumlahnya sedikit yang mencari ikan di wilayah strategis. Saya usul kita harus punya banyak kapal lebih modern yang diterjunkan mencari ikan di wilayah perairan strategis yang sering didatangi kapal asing. Kalau kapal modern kita lebih banyak dan dikawal petugas keamanan dari PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), saya yakin kapal asing tidak berani datang lagi,” tandas Prof. DR. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI dari Dapil Cirebon-Indramayu saat rapat kerja Komisi IV dengan KKP yang berlangsung Rabu (2/7/2025) di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Hadir Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono beserta jajarannya.
Menurut Prof. Rokhmin, di Indonesia itu yang berlebihan kapal-kapal kecil yang rute mencari ikannya tidak terlalu jauh atau ke tengah laut. Karena berkumpul di perairan yang tidak jauh dan strategis, hasil tangkapnya kurang banyak.
Di perairan strategis, justeru dimanfaatkan nelayan asing melakukan illegal fishing karena kapal Indonesia sangat kurang yang ke sana.
Menteri KKP periode 2001-2004 ini menyebut, dari data di KKP ada sekitar 780 ribu kapal ikan di Indonesia, tapi yang berbobot di atas 30 GT sebanyak 3.600 unit atau hanya 0,05 persen.
“Kapal-kapal kita di wilayah strategis seperti Natuna atau Teluk Tomini, tidak ada. Akibatnya, nelayan asing masuk dan mencuri ikan di wilayah Indonesia. Di China, 100 kapal ikan dikawal satu kapal patroli,” paparnya.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University ini mengungkapkan ketimpangan distribusi penangkapan ikan.
“Pantura sudah overfishing sampai 80 persen, sementara wilayah seperti Papua dan Natuna malah underfishing,” ucapnya.
Prof. Rokhmin menyampaikan pada kinerja ekspor perikanan nasional. “Produksi kita nomor dua setelah Tiongkok, tapi ekspor ranking 12 dunia menurut WTO. Indonesia harus masuk lima besar eksportir perikanan dunia,” pintanya.
Prof. Rokhmin minta menteri KKP melakukan “total football” (pendekatan menyeluruh dan terintegrasi) untuk mengangkat kesejahteraan nelayan dari jerat kemiskinan.
“Saya menyarankan anggaran KKP ditambah. Anggaran KKP Rp 6,4 triliun, naik minimal Rp 24 triliun. Indonesia itu 77 persen wilayah laut, potensinya sangat besar. Kelautan harusnya menjadi nomor satu atau unggulan ekonomi Indonesia,” pungkas pakar kelautan yang juga Rektor Universitas UMMI Bogor.(Noli/CN)
