KOTA CIREBON, (CN),–
Pemerintah Daerah Kota Cirebon kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penghargaan ini menjadi raihan kesembilan secara berturut-turut yang diterima Pemkot Cirebon.
Penyerahan predikat WTP dilakukan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Senin (26/5/2025) malam. Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio, Kepala Inspektorat Asep Gina Muharam, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Wali Kota Cirebon mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Ia menyebut raihan opini WTP ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim penyusun laporan keuangan, dukungan Inspektorat, serta sinergi dengan DPRD.
“Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian yang membanggakan. Keberhasilan ini juga berkat sinergi ASN, Inspektorat, dan dukungan legislatif,” ujar Effendi Edo.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi untuk mewujudkan visi Kota Cirebon yang “Setara Berkelanjutan”.
“Dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, Pemkot Cirebon dapat mengalokasikan anggaran secara optimal untuk program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, memberikan apresiasi kepada Pemkot Cirebon atas komitmennya dalam menjaga akuntabilitas keuangan.
“Pencapaian opini WTP ini bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi merupakan amanah untuk terus mengelola sumber daya secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Cirebon semakin optimistis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Andi/CN)
