Kabupaten Cirebon, (CN),-
Kabupaten Cirebon makin mantap memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pekerja migran terbesar di Indonesia. Komitmen ini ditegaskan langsung saat kunjungan kerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, H. Abdul Kadir Kariding, ke UPTD Pelatihan Kerja milik Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Sabtu (17/5/2025).
Menteri Abdul Kadir datang ditemani Wakil Bupati Cirebon, H. Agus Kurniawan Budiman alias Jigus. Momen ini jadi titik penting untuk membangun ekosistem migrasi yang lebih aman, legal, dan tentunya terlatih.
“Kita ingin Cirebon bukan cuma pengirim tenaga kerja, tapi juga pusat pelatihan dan perlindungan migran yang modern,” kata Jigus penuh semangat.
Bukan tanpa alasan. Tahun lalu saja, lebih dari 11 ribu warga Cirebon merantau ke luar negeri sebagai pekerja migran. Potensi remitansinya? Tembus Rp 600 miliar per tahun! “Ini kekuatan besar yang harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan warga dan kemajuan ekonomi Cirebon,” lanjut Jigus.
Menurutnya, langkah konkret ke depan adalah menggencarkan sosialisasi ke desa-desa, melibatkan tokoh masyarakat, dan melakukan pendataan calon migran secara legal dan transparan. “Kepala desa nanti kita libatkan juga biar makin banyak yang paham prosedur resmi,” tambahnya.
Menariknya, Menteri Abdul Kadir punya ide keren: bikin Migran Center di Cirebon!
“Di situ ada pelatihan vokasi, sertifikasi, sampai kurikulum khusus sesuai negara tujuan, seperti Korea atau Jepang. Bahkan kalau bisa, pelatihnya langsung dari sana. Bahasa itu kunci!” ungkapnya.
Ia menyebutkan, dengan UMK Cirebon sekitar Rp 2,6 juta, bekerja di luar negeri bisa memberi penghasilan hingga lima kali lipat. “Welder di Korea bisa dapat Rp 15 juta per bulan. Tapi harus lewat jalur prosedural,” tegasnya.
Namun, Abdul Kadir juga mengingatkan soal bahaya calo dan jalur ilegal. Menurutnya, 95 persen masalah migran berasal dari mereka yang berangkat tanpa prosedur.
“Ada calo minta Rp 8 juta per orang. Mereka manfaatkan ketidaktahuan warga. Ini kejam, harus kita lawan,” katanya dengan nada geram.
Tak tanggung-tanggung, ia siap membekukan perusahaan nakal dan kerja sama dengan aparat untuk memberantas sindikat calo. Termasuk yang menyelundupkan pekerja ke Kamboja dan Myanmar lewat jalur turis dari Malaysia atau Thailand.
“Pemerintah enggak punya kerja sama penempatan dengan Kamboja atau Myanmar. Jadi kalau ada yang nawarin kerja ke sana, itu pasti ilegal,” tutup Abdul Kadir.
