Kota Cirebon, (CN),–
Kota Cirebon jadi pusat perhatian! Rabu (7/5/2025), Gedung Negara Cirebon jadi lokasi digelarnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Acara ini jadi langkah awal menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dengan tema “Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar”, Musrenbang kali ini nggak cuma soal angka dan rencana, tapi juga soal mimpi besar: mewujudkan pembangunan yang merata dari kota hingga ke pelosok lembur alias desa.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyambut para peserta dengan semangat kolaborasi. “Forum ini bukan sekadar menyusun prioritas pembangunan. Ini ruang untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi,” ujarnya
Sebagai tuan rumah, Cirebon tentu punya banyak hal untuk disampaikan. Ada empat isu penting yang dibawa Pemkot ke meja diskusi:
1. Pesisir Butuh Perhatian
Cirebon yang berada di pesisir pantai hadapi tantangan serius: abrasi, pengendalian ruang, hingga ekosistem laut. “Kami butuh dukungan provinsi untuk menata wilayah pesisir secara berkelanjutan,” kata Wali Kota.
2. Padatnya Lintasan Kereta
Bayangin, ada 11 titik perlintasan sebidang dan 170 perjalanan kereta tiap hari! Cirebon jadi kota dengan kepadatan rel tinggi yang picu macet dan risiko kecelakaan. Solusinya? Harus ada peran aktif provinsi dan pusat.
3. Sungai dan Ancaman Banjir
Banjir masih jadi ancaman di beberapa kawasan permukiman. Pemkot minta normalisasi sungai bisa dipercepat lewat kerja sama lintas sektor.
4. Infrastruktur Jalan Harus Naik Kelas
Jalanan Cirebon butuh perbaikan besar demi mendukung mobilitas ekonomi yang makin dinamis. “Kami perlu bantuan teknis dan anggaran dari provinsi,” tambah Wali Kota.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga hadir dan menegaskan pentingnya pembangunan yang makmur dan tertata. Ia memperkenalkan pendekatan Gerbang Pancaniti dalam penyusunan RPJMD 2025–2029 mulai dari memahami, menelaah, hingga melaksanakan dan memaknai pembangunan secara utuh.
“Ini jadi dasar memastikan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya. (Andi/CN)
