Cirebon – Penjabat (Pj.) Wali Kota Cirebon, Dr. H. Agus Mulyadi, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2026 masih berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024. Ia menjelaskan bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, terjadi kenaikan anggaran sekitar 2,25% dari total 5% yang seharusnya dialokasikan secara mandatori.
“Kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan anggaran, meskipun tidak besar. Kenaikan sekitar 2% setara dengan Rp10 miliar untuk tahun 2025 dan sudah terdistribusi ke masing-masing sektor. Tadinya saya berharap bisa mencapai 2,5%, tetapi karena keterbatasan fiskal, akhirnya hanya bisa naik 2,25%,” ujar Agus Mulyadi.
Sementara itu, Camat Pekalipan, Gandj SSTP, M.Si., menjelaskan bahwa anggaran 2026 akan dialokasikan secara berimbang antara pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sarana prasarana. Sebanyak 48% akan digunakan untuk sarana prasarana, sedangkan 52% diperuntukkan bagi program pemberdayaan masyarakat.
“Kita fokus pada pembangunan infrastruktur seperti pengurasan saluran air, pemeliharaan situs bersejarah, serta pemasangan pagar gang demi meningkatkan keamanan wilayah. Setiap kelurahan juga akan mendapatkan alokasi anggaran untuk pemasangan CCTV guna memperkuat sistem pengamanan,” kata Gandi.
Selain itu, program pemberdayaan masyarakat juga menjadi perhatian utama, mencakup kegiatan keagamaan seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), penguatan kelompok wanita tani (KWT), koperasi lingkungan hidup (KPLH), serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Anggaran yang tersedia sebesar Rp4,4 miliar untuk empat kelurahan, masing-masing sekitar Rp1,1 miliar. Namun, alokasi dana di setiap RW menjadi tantangan karena banyak yang meminta bagian lebih besar, sementara kita harus merata,” tambahnya.
Meskipun anggaran masih terbatas, Pemkot Cirebon berkomitmen untuk tetap mendukung program seni dan budaya, termasuk kesenian karawitan. Sementara itu, penanganan banjir secara besar-besaran belum bisa dilakukan, mengingat keterbatasan anggaran yang ada.
Pemerintah berharap dengan distribusi anggaran yang lebih seimbang, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Cirebon dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
(Andi/CN)
