KOTA CIREBON, (CN).-
Pertanggungjawaban APBD 2025 Kota Cirebon dikritisi fraksi-fraksi di DPRD, disertai beragam catatan penting untuk diperbaiki.
Kritik disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Kota Cirebon pada rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD 2025 yang disampaikan Wali Kota Cirebon.
Rapat paripurna berlangsung Rabu (25/6/2026) di gedung DPRD Kota Cirebon di Jalan Siliwangi.
Juru bicara Fraksi PKS, H. Karso menilai, masih banyak persoalan yang harus diperbaiki Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon. Persoalan-persoalan itu hendaknya menjadi perhatian lebih dan masuk prioritas.
“Dari sisi anggaran, pendapatan belum mencapai target sehingga perlu peningkatan PAD. Penanganan banjir belum maksimal, tata kelola sampah di TPA Kopiluhur, penguatan UMKM, validasi data kemiskinan hingga persoalan infrastruktur,” katanya.
Dalam kesempatan itu, fraksi PKS memberi apresiasi atas perolehan predikat WTP dari BPK RI. Namun demikian, beragam persoalan yang tadi disebutkan harus segera diperbaiki.
Hal senada dikemukakan Ketua Fraksi Partai Gerindra. Ruri Tri Lesmana. Fraksi Partai Gerindra berpendapat pertanggungjawaban APBD 2025 yang disampaikan walikota masih banyak anggaran untuk belanja operasional internal.
“Habis hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga daerah atau belanja operasional, sedangkan belanja modal atau aset investasi daerah belum mencukupi serta tidak adanya pendapatan lain yang sah untuk menopang APBD Kota Cirebon,” tegasnya.
Ketua Fraksi PAN, Aldyan Fauzan Ramdlan Sumarna, menyampaikan, ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat menjadikan lemahnya optimalisasi pendapatan asli daerah. Sementara, struktur belanja masih didominasi belanja pegawai.
“Kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan dan harus menjadi peringatan serius bagi Pemkot Cirebon, dengan melakukan evaluasi menyeluruh. Peningkatan juga tidak hanya diukur dari angka yang tampak meningkat,” imbuhnya.
Sedangkan juru bicara Fraksi Golkar, Indra Kusumah Setiawan mendorong agar Pemkot Cirebon segera melakukan langkah-langkah korektif, konkret, terukur dan berani untuk menata ulang prioritas anggaran.
“Meski dapat predikat WTP, tetapi tetap harus meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan setiap kebijakan fiskal memiliki orientasi yang jelas pada kepentingan publik,” paparnya.
Indra merekomendasikan agar Pemkot Cirebon menindaklanjuti hasil catatan ini ke dalam penyusunan LKPD tahun selanjutnya agar lebih baik. Perihal adanya dinamika bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta pendapatan daerah, juga perlu disesuaikan.
“Kemudian besaran sisa lebih anggaran yang selesai dihitung dan diaudit oleh BPK pada rancangan APBD juga perlu disesuaikan agar tetap konsisten dengan rencana pembangunan daerah,” pungkasnya.(Noli/CN)
