KOTA CIREBON, (CN).-
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon kedatangan tamu dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Majalengka.
Diskominfo Majalengka studi banding ke DKIS Kota Cirebon dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola infrastruktur jaringan telekomunikasi serta penataan jaringan fiber optik (FO) di Kabupaten Majalengka.
Rombongan Diskominfo Majalengka dipimpin langsung kepala dinasnya, Irwan, S.T., M.M., yang disambut dengan hangat oleh kepala DKIS, Ma’ruf Nuryasa, AP., M.M.
Pertemuan berlangsung pada Rabu (4/3/2026) di Mini Command Center (MCC) DKIS Kota Cirebon. Selain dihadiri sekretaris dinas dan para kepala bidang, ada juga perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kota Cirebon.
Kepala Diskominfo, Irwan memberi apresiasi atas penerimaan dari pihak DKIS yang terasa istimewa
“Terima kasih kepada kepala DKIS dan jajaran, juga kehadiran dari DPUTR, atas perkenan waktunya. Dua bulan lalu kami menerima audiensi dari beberapa LSM terkait ada masyarakat yang terjerat kabel fiber. Tindak lanjutnya kami mengundang APJATEL untuk membahas solusi, tetapi masih sebatas penataan kabel udara, belum ke arah ducting. Lalu kami laporkan ke nupati dan diinstruksikan untuk mempelajari ducting ke Kota Cirebon serta Kota Bandung,” ungkapnya.
Pihaknya ingin mendalami kebijakan penataan infrastruktur jaringan FO, mekanisme koordinasi antar perangkat daerah dalam penataan jaringan telekomunikasi, regulasi dan perizinan pemasangan jaringan FO, model pengelolaan ducting dan penertiban kabel udara, serta best practice pelaksanaan penataan infrastruktur jaringan yang sedang berjalan di Kota Cirebon.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DKIS, Ma’ruf Nuryasa menjelaskan, penataan jaringan di Kota Cirebon diawali dari instruksi wali kota yang kemudian ditindaklanjuti dengan studi komparatif ke sejumlah daerah.
“Pertama kita langsung ke Kota Bandung, karena Bandung mengalami tiga pola strategi untuk menurunkan kabel. Mulai dari ducting yang dibiayai oleh APBD, berkolaborasi dengan BUMD dan kerja sama dengan APJATEL. Setelah diskusi panjang, kita direkomendasikan untuk kerja sama dengan asosiasi telekomunikasi,” terangnya.
Selain ke Bandung, pihaknya juga melakukan kunjungan ke Kota Bogor yang telah lebih dulu bekerja sama dengan asosiasi penyelenggara jaringan telekomunikasi. Dari hasil pembelajaran tersebut, Pemerintah Kota Cirebon kemudian merumuskan pola kolaborasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah.
Saat ini, lanjut Ma’ruf, perapihan kabel di Kota Cirebon telah memasuki tahap pelaksanaan. Tahap pertama dilakukan di sembilan titik ruas jalan, dengan kesepakatan pelaksanaan satu kali dalam satu Minggu dan target penataan sepanjang 1,3 hingga 1,5 kilometer sisi kanan maupun kiri jalan pada setiap kegiatan.
“Sama seperti di Kota Bandung atau Bogor, untuk perapihan kabel koornya memang di Kominfo,” tandasnya.
Ma’ruf mengatakan, kelancaran proses tersebut tidak terlepas dari dukungan pimpinan daerah dan sinergi lintas perangkat daerah.
“Proses ini berjalan lancar karena perintahnya datang langsung dari Pak Wali Kota, dukungan untuk DKIS dari teman-teman perangkat daerah juga luar biasa,” ucapnya.
Dalam pelaksanaannya, penataan melibatkan sejumlah perangkat daerah, antara lain DKIS, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Lingkungan Hidup. Camat dan lurah di wilayah terdampak turut disosialisasikan, sementara dari sisi operator tercatat 18 perusahaan terlibat dalam proses penataan.(Noli/CN)
