KOTA CIREBON, (CN).-
Pengungkapan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung sekretariat daerah (setda) Kota Cirebon dengan kerugian ditaksir Rp 26 miliar, mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat.
Masyarakat Kota Cirebon menilai dugaan kasus korupsi ini sangat keterlaluan karena nilainya cukup besar dan melibatkan oknum pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon.
Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon pun sudah menetapkan 6 orang tersangka, baik oknum pejabat maupun pelaksana proyek.
Proyek yang dianggarkan pada 2016, 2017 dan 2018 itu, totalnya sebesar Rp 86 miliar. Saat itu, Wali Kota Cirebon dijabat Nashrudin Azis.
“Kami apresiasi kerja Kejari Kota Cirebon yang mengungkap dugaan korupsi gedung setda. Penting untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan kasus ini,” tandas Danny Jaelani, Ketua GM FKPPI Kota Cirebon.
Ia menandaskan, para tersangka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka jika terbukti bersalah. Kasus ini juga dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan serta pencegahan korupsi di masa depan.
“Dengan penindakan ini, diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya dan berharap keadilan dapat ditegakkan,” ujar Danny, yang juga Ketua Umum Payungsuci.
Sebelumnya, pihak Kejari Kota Cirebon menangkap 6 tersangka dugaan korupsi gedung setda. Ekpose para tersangka juga sudah dilakukan.
Kasi Pidsus Kejari Kota Cirebon, Feri Novianto menerangkan, para tersangka yakni PH selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan), BR selaku kepala dinas PU tahun 2017, IW selaku pejabat pembuat komitmen atau kepala bidang Dinas PUTR tahun 2018.
Tersangka lain HM selaku team leader PT. Bina Karya, AS selaku kepala cabang Bandung PT. Bina Karya dan FR selaku direktur PT Rivomas Pentasurya tahun 2017-2018 sebagai penyedia.(Andi/CN)
