KABUPATEN CIREBON, (CN).-
Ketua LSM GERAM, Kasudin atau akrab disapa Kuwu Bagreg mengungkapkan, pihaknya mempunyai bukti dokumentasi dan rekaman percakapan pimpinan & anggota DPRD dengan sejumlah aktivis.
Dalam pertemuan itu, lanjut dia, pimpinan & anggota dewan memberi Rp 25 juta ke oknum aktivis untuk menghentikan pergerakan mengungkap skandal uang di DPRD.
“Pengakuan sudah ada, rekaman pembicaraan juga saya punya. Kawan mengaku terjadi penyerahan uang untuk menghentikan pergerakan,” lanjutnya, Kamis (26/2/2026).
Kejadian yang berlangsung di salah satu rumah makan di kawasan Gronggong, Kecamatan Beber itu, menjadi bukti ada ketidakberesan di DPRD.
“Kalau tidak ada skandal uang di DPRD, kenapa sampai ada langkah itu. Sudah jelas ini ada skandal, aparat penegak hukum harus turun tangan. Uang tutup mulut dan penghentian pergerakan itu menjadi bukti untuk masuk ke ranah hukum,” tandas Kuwu Bagreg.
LSM GERAM, tambahnya, telah melayangkan surat pengajuan rapat dengar pendapat atau audiensi ke DPRD Kabupaten Cirebon terkait kabar uang pelicin pengesahan APBD 2026.
“Kami masih menunggu respon dari pihak DPRD, kapan bisa mengagendakan pertemuan dengan LSM GERAM. Kami ingin pimpinan dewan memberikan klarifikasi secara terbuka. Kami dengar nilai Rp 55 miliar itu dikonversi dalam bentuk proyek di sejumlah dinas, terutama PUTR. Kami dari LSM GERAM perlu bertemu dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon untuk meminta penjelasan atau klarifikasi atas kabar santer tersebut,” ucapnya.
Ia menyatakan, surat dari kami LSM GERAM tidak hanya dilayangkan ke DPRD, tapi ditembuskan juga ke Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon serta aparat penegak hukum.
Kuwu Bagreg meminta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon biaa lebih terbuka dalam menghadapi kabar santer tersebut.(Noli/CN)
