KOTA CIREBON, (CN).-
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Cirebon, Dika Agung Wahyudi menegaskan, mahalnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak disebabkan partisipasi masyarakat, tapi oleh tingginya biaya politik di internal partai politik.
“Pilkada mahal bukan karena rakyat ikut memilih. Mahal itu karena praktik politik di partai itu sendiri, mulai dari mahar politik, biaya pencalonan hingga transaksi kekuasaan,” tegasnya, Rabu (7/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Dika menanggapi wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dalih efisiensi anggaran.
Menurutnya, alasan itu menyesatkan dan berpotensi dijadikan pembenaran untuk merampas hak politik rakyat.
Ia menilai, menghapus partisipasi langsung masyarakat bukan solusi atas persoalan biaya demokrasi. Sebaliknya, langkah itu justru menutup ruang kontrol publik dan memperkuat dominasi elite politik.
“Kalau rakyat disingkirkan dari pilkada, yang terjadi bukan penghematan tetapi pemusatan kekuasaan. Rakyat hanya jadi penonton, sementara penguasa dan elite partai semakin berkuasa,” tandas Dika.
Ketua GMNI Cirebon menyampaikan kritik keras atas narasi efisiensi anggaran yang digunakan untuk membenarkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
“Demokrasi tidak boleh diukur dengan logika untung-rugi. Demokrasi bukan soal hitung-hitungan anggaran. Demokrasi adalah soal kedaulatan rakyat. Kalau demokrasi dikalahkan oleh alasan biaya, maka yang dikorbankan adalah masa depan politik bangsa,” lanjutnya.
Dika mengingatkan, pilkada langsung merupakan hasil perjuangan reformasi untuk membongkar praktik kekuasaan tertutup dan politik transaksional.
Mengembalikan Pilkada ke DPRD dinilainya sebagai langkah mundur yang membuka kembali ruang oligarki.
DPC GMNI Cirebon mendesak pemerintah dan DPR agar berani melakukan pembenahan serius terhadap sistem kepartaian dan pembiayaan politik, bukan justru mengorbankan hak pilih rakyat.
“Jika ingin menekan biaya pilkada, benahi partai politik dan sistem pembiayaan kampanye. Jangan jadikan rakyat sebagai kambing hitam,” pungkasnya.(Adit/CN)
