KABUPATEN CIREBON, (CN).-
Elemen mahasiswa di Kabupaten Cirebon bakal turun untuk memertanyakan urgensi kunjungan kerja (kunker) puluhan anggota DPRD Kabupaten Cirebon ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon, Dika Agung menegaskan, kunker anggota DPRD yang dipastikan menelan biaya ratusan juta rupiah itu harus dipertanggungjawabkan karena menyangkut uang rakyat.
“Betul yang disampaikan senior kami, Bung Toni Gumilar, bahwa untuk belajar atas keberhasilan daerah lain itu bisa lewat zoom meeting. Untuk mendapatkan data-data juga bisa dicari di Google,” kata Dika kepada media Caruban Nusantara pada Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, era digitalisasi memudahkan siapapun untuk mendapatkan data-data. Apalagi, data yang diinginkan itu tentang keberhasilan maka pasti di-upload di website dan di media sosial.
Pihaknya juga akan menanyakan janji anggota DPRD untuk tidak kunker ke luar kota pascademo perusakan oleh massa pada Agustus 2025.
“Janjinya kan tidak kunker ke luar kota, eh Oktober sudah ke Jateng dan Yogyakarta. Kenapa tidak kunjungan ke daerah pemilihannya, untuk mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat. Kunker ke Jateng dan Yogyakarta kan biayanya sangat besar, itu uang rakyat,” tandasnya.
Dika dan kawan-kawan mahasiswa juga ingin mendengar langsung dari puluhan anggota DPRD yang kunker, apa saja hasil dari ke Jateng dan Yogyakarta.
“Kami ingin laporan hasil kunker ke Jateng dan Yogyakarta. Ingat, para anggota DPRD itu menggunakan uang rakyat. Jadi, jangan dianggap jalan-jalan gratis. Apakah hasil kunker itu memang luar biasa atau sama saja dengan data-data yang didapat dari Google. Ini perlu dijelaskan secara gamblang dan transparan,” ujarnya.
Kunker puluhan anggota DPRD Kabupaten Cirebon berlangsung pada Minggu lalu. Para pimpinan dan anggota Komisi I, II, III dan IV, berangkat ke Jateng dan Yogyakarta. Sejumlah pejabat dan ASN di Pemerintah Kabupaten Cirebon juga ikut serta mendampingi para anggota DPRD.(Noli/CN)
