KABUPATEN CIREBON, (CN).-
Puluhan anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang telah menggunakan uang rakyat untuk kunjungan kerja (kunker) ke Jawa Tengah (Jateng) dan Yogyakarta, diminta segera membuat laporan tertulis apa saja kegiatannya dan hasil dari kunker.
“Harus transparan uang rakyat digunakan kunker ke Jateng dan Yogyakarta itu untuk apa saja. Kita kan lagi kencang bicara efisiensi dan rasionalisasi keuangan daerah, jadi silahkan laporkan penggunakan uang rakyat kemaren ke Jateng dan Yogyakarta,” tegas Toni Gumilar, aktivis senior di Cirebon.
Perlu diketahui masyarakat Kabupaten Cirebon, pada Minggu lalu ada kegiatan kunjungan kerja puluhan anggota DPRD ke Jateng dan Yogyakarta. Kunker juga diikuti sejumlah ASN di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon.
Kepada media Caruban Nusantara, Senin (13/10/2025), Toni Gumilar mengatakan, rakyat wajib tahu apa saja kegiatan anggota DPRD dan kemana saja selama di Jateng maupun Yogyakarta.
“Harus ada laporan jelas dan terperinci sejak berangkat hingga kembali ke Cirebon. Para wakil rakyat yang terhormat itu selama di Jateng dan Yogyakarta kunjungan kemana serta jalan-jalan di mana saja. Ini penting karena mereka semua yang berangkat ke Jateng dan Yogyakarta itu menggunakan uang rakyat. Saya perkirakan anggaran kunker ke Jateng dan Yogyakarta itu di atas Rp 200 juta,” ujarnya.
Toni meyakini, puluhan anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang kunker di Jateng dan Yogyakarta lebih banyak jalan-jalan dan belanja, dibanding kunjungan resmi kedinasan.
Menurutnya, sudah bukan rahasia umum lagi jika kunker itu 10 persen acara kedinasan dan 90 persen jalan-jalan atau wisata.
Sebelumnya pada Agustus 2025, para anggota dewan sepakat tidak melakukan kunjungan kerja keluar kota. Pernyataan ini pernah disampaikan ke media dan tersebar media sosial, pascademo perusakan gedung DPRD.
Hampir seluruh ruangan rusak dan sejumlah barang dijarah massa. Para anggota dewan kemudian sepakat untuk lebih sering turun menemui warga Kabupaten Cirebon. Nyatanya, anggota dewan kembali melakukan kunjungan kerja ke luar kota, yang tentu saja menggunakan APBD atau uang rakyat.
“Janjinya turun menemui masyarakat Kabupaten Cirebon, tapi tetap saja kunker ke luar kota. Kalau perlu data atau belajar kesuksesan daerah lain, kan bisa lewat zoom meeting. Data-data juga bisa cari di Google. Saya menilai kunker ke luar kota hanya formalitas saja, intinya jalan-jalan,” tegasnya aktivis senior di Cirebon yang dikenal kritis ini.
Toni Gumilar mengajak semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa serta organisasi kepemudaan, untuk melakukan kontrol terhadap Pemerintah Kabupaten Cirebon dan DPRD.
“Semua elemen jangan diam, di tengah gembar-gembor efisiensi dan rasionalisasi keuangan daerah kenapa masih ada kunker ke luar kota. Uang rakyat harus digunakan dengan baik, bukan untuk jalan-jalan wakil rakyat,” pungkasnya.(Noli/CN)
