NUSANTARA, (CN).-
Pangan itu hidup matinya sebuah bangsa, sehingga harus menjadi prioritas utama. Petani juga harus hidup sejahtera agar sebuah bangsa tidak jatuh dan gagal.
“PDI Perjuangan kembali mengingatkan kepada pemerintah agar mengutamakan kedaulatan pangan dan perhatikan kesejahteraan petani,” tandas Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan.
Hal tersebut disampaikan Prof. Rokhmin saat berdialog dengan kelompok petani di Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, pada Selasa (24/9/2025), dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional.
Prof. Rokhmin yang merupakan anggota Komisi IV DPR RI hadir bersama Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
“Salam dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk keluarga besar petani. Bung Karno mengingatkan, pangan ini mati hidupnya negeri. Kalau petani tak sejahtera, bangsa bisa gagal,” tegas Rektor Universitas UMMI Bogor ini.
Menurut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University ini, revisi UU Pangan sedang dilakukan untuk memastikan kesejahteraan petani dan nelayan.
Pakar kelautan dan perikanan internasional ini, menambahkan, pandangan PDI Perjuangan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa pangan adalah hidup mati bangsa.
“Kalau pertanian gagal dan petani tidak sejahtera, negara bisa gagal. Karena itu, normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,” lanjut putra asli Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini.
Sementara itu, Hasto juga mengingatkan agar lahan subur tidak dikonversi menjadi kawasan industri. “Kalau lahan pertanian hilang, pangan kota pun terancam. Arahan Ibu Megawati jelas, lahan subur harus dipertahankan. Kita harus perkuat organisasi petani agar siapapun yang hendak memotong jatah pupuk, benih, solar atau air, dihadapi bersama. Semoga Hari Tani Nasional membangkitkan semangat kita untuk terus membantu petani,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Hasto menerima simbol cangkul dari perwakilan petani. Sedangkan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi yang juga Bupati Bekasi, Ade Kuswara, menerima parang.
Hasto menerangkan, pertanian itu menyangkut tanah, air, benih dan matahari. Maka, kepemilikan lahan minimal 1,5 hektare per petani harus dipastikan.
“Kalau tanahnya tidak cukup, pemerintah pusat, daerah dan DPR harus hadir. Redistribusi lahan negara dilakukan agar petani penggarap punya tanah sendiri, bukan sekadar buruh tani atau penggarap lahan industri,” ujarnya.
Para petani yang hadir menyampaikan sejumlah persoalan. Ani meminta agar harga beras dijaga minimal Rp 12 ribu per liter agar terjangkau. Kelompok Tani Kramat Kaya II menyoroti kerusakan pintu air, sementara Asep dari Desa Sukawerta mengeluhkan saluran air yang tak kunjung dinormalisasi hingga kerap menyebabkan gagal panen.
Hal senada disampaikan Yanto dari Kelompok Tani Kedugede II. Ada tiga persoalan dikemukakan yakni normalisasi saluran air dari hulu, kesulitan solar untuk traktor karena minimnya SPBU di Bekasi serta dukungan agar program benih IR64 dari Pemprov Jawa Barat dapat terlaksana.
Menjawab aspirasi tersebut, Bupati Bekasi Ade Kuswara mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen menjadikan Bekasi sebagai lumbung pangan berkelanjutan. Perda tentang perlindungan lahan pertanian sudah disiapkan.
“Kami akan menertibkan bangunan liar untuk normalisasi sungai. Dalam RPJMD, pertanian menjadi prioritas, termasuk alokasi jaminan sosial untuk keluarga petani,” jelasnya.
Masih dalam rangka Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September, DPP PDI Perjuangan menggelar Seminar Nasional Hari Tani di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung.(Noli/CN)
