NUSANTARA, (CN).-
Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menegaskan, selama kesejahteraan nelayan Indonesia belum membaik maka kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih dinilai belum bagus
Menurutnya, jajaran di KKP seharusnya menjadikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).
“Kami cukup terkejut karena dalam indikator kinerja utama KKP tidak ada yang menyinggung soal pendapatan atau kesejahteraan nelayan, padahal itu hal yang paling krusial,” tandasnya, Rabu (17/9/2025).
Hal tersebut dikemukakan Prof. Rokhmin dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Wakil Menteri KKP di Gedung Nusantara, Jakarta.
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, Presiden Prabowo sudah sering menyampaikan pentingnya peningkatan kesejahteraan nelayan.
“Seharusnya hal tersebut wajib tercantum dalam IKU KKP,” ucap pakar kelautan internasional ini.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University ini juga mengatakan indikator produksi non-ikan dalam usulan KKP hanya mencantumkan garam.
Dalam pandangannya, KKP perlu memberi perhatian lebih pada potensi industri bioteknologi kelautan yang semakin berkembang, seperti produk pangan fungsional hingga kolagen dari sisik ikan. Sektor ini dapat menjadi masa depan perekonomian kelautan Indonesia.
“Potensi marine biotechnology industry itu empat kali lipat lebih besar daripada industri teknologi informasi. KKP seharusnya bisa menjadi game changer dengan menjadikan bioteknologi kelautan sebagai sektor unggulan Indonesia ke depan,” ucapnya.
Prof. Rokhmin mengingatkan KKP agar segera menangani isu serius terkait temuan udang mengandung cesium radioaktif dari PT. BMS yang berdampak pada penurunan produksi tambak udang di Indonesia hingga 50 persen.
KKP bersama kementerian terkait hendaknya memberikan klarifikasi internasional bahwa pencemaran tersebut bukan berasal dari industri pengolahan udang, melainkan dari aktivitas pertambangan.(Noli/CN)
