NUSANTARA, (CN).-
Sinergitas dan peran aktif semua elemen masyarakat dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, harus benar-benar tercipta.
Tak terkecuali, peran dari kaum perempuan. Perempuan juga punya andil besar dalam dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan, termasuk penguatan kapasitas disektor pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
“Kaum perempuan memiliki peran strategis dalam sektor UMKM pertanian dan perikanan, khususnya menopang ekonomi keluarga. Perempuan adalah pilar penting dalam pengembangan UMKM pertanian dan perikanan. Mereka harus diberdayakan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan nasional melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak,” kata Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Anggota Komisi IV DPR RI ini membuka data, sektor agrifood menjadi pemberi kerja utama bagi perempuan yakni 36 persen perempuan dan 38 persen laki-laki bekerja di sektor ini.
Dibidang perikanan, 21 persen pekerja tangkap dan budidaya adalah perempuan, namun mereka mendominasi hampir 50 persen rantai nilai akuakultur dan pascapanen.
Hal tersebut diungkap Prof. Rokhmin dalam Dialog Publik bertajuk “Pengarusutamaan Gender dalam Pengembangan UMKM Pertanian dan Perikanan sebagai Pilar Pembangunan” yang digelar Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam di Jakarta, pada Minggu (14/9/ 2025).
Rektor Universitas UMMi Bogor ini justeru menyoroti kesenjangan produktivitas dan upah. Lahan yang dikelola perempuan memiliki produktivitas 24 perseb lebih rendah dibanding laki-laki dan upah mereka hanya 82 sen per dolar yang diterima laki-laki.
Mengangkat tema, “Peran Strategis UMKM Pertanian dan Perikanan Berbasis Gender untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”, Prof. Rokhmin menyerukan penguatan kapasitas perempuan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University ini mendorong pengembangan konsep “pangan biru” sebagai pilar utama ketahanan pangan Indonesia dan menyoroti potensi besar Indonesia dalam produksi pangan berkelanjutan, meskipun perlu peningkatan teknologi dan manajemen.
Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2001-2005 ini menggarisbawahi, ada 28,3 juta perempuan pedesaan aktif dalam produksi pangan (FAO 2019), 36,9 persen tenaga kerja pertanian adalah perempuan (Kementan 2025), 221.960 perempuan tercatat di KUSUKA (KKP 2024).
Terkait pengarusutamaan gender (PUG) untuk kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan, Prof. Rokhmin mengatakan, merupakan strategi pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan kebutuhan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh tahap pembangunan.
PUG dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan.(Noli/CN)
