NUSANTARA, (CN).-
Anggota DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., memberi apresiasi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun Indonesia menjadi negara tangguh, mandiri dan kuat.
Politisi PDI Perjuangan ini melihat Presiden Prabowo ada komitmen kuat membuat Indonesia menjadi negara berdaulat pangan. Presiden juga ingin petani dan nelayan Indonesia hidupnya sejahtera.
“Kalau kita perhatikan seksama pidato Presiden Prabowo dalam penyampaian nota keuangan APBN 2026 dalam persidangan di DPR RI, sangat fokus pada upaya pencapaian kedaulatan pangan,” ujar Prof. Rokhmin.
Dalam pandangan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2002-2004, kedaulatan pangan dapat tercapai bila para menteri, khususnya dibidang ekonomi dan ESDM, bisa menjalankan dengan baik program Asta Cita Presiden Prabowo.
Menurut Prof. Rokhmin, sektor ESDM (energi sumber daya mineral) memiliki potensi pendapatan sangat besar yakni Rp 7.900 triliun/tahun. Bila sektor ESDM dikelola dengan baik dan benar, bahkan dari sektor ini bisa mendukung dalam melunasi utang negara.
Anggota Komisi IV ini juga melihat ada potensi pendapatan yang besar dari sektor kelautan, perikanan dan kehutanan. Sebagai negara dengan 77 persen adalah wilayah laut, masih banyak yang dapat dikembangkan.
“Kita perlu mengembangkan industri pengolahan perikanan. Rumput laut juga bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi, misalnya untuk kosmetik dan farmasi,” papar pakar kelautan dunia ini.
Prof. Rokhmin mengungkapkan, sektor kehutanan memberi kontribusi terhadap PDB pada era Presiden Soeharto. Ini artinya sektor kehutanan bisa jadi penggerak ekonomi.
Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini meminta para menteri dan pimpinan lembaga setingkat menteri bekeja cerdas, serius, ikhlas dan tuntas. Selesaikan akar masalah ketahanan pangan, dari kasus beras oplosan, penyempitan lahan pertanian, kemiskinan petani akibat kepemilikan lahan sempit serta penurunan kualitas tanah karena pupuk kimia.
“Stop alih fungsi lahan pertanian untuk industri dan perumahan. Hentikan penggundulan hutan yang hanya merusak lingkungan dan menguntungkan pengusaha besar,” pinta Rektor Universitas UMMI Bogor ini.
Anggota DPR RI dari daerah Cirebon-Indramayu ini menegaskan, pemerintah tidak akan kerepotan bila menerapkan pasal 33 UUD 1945 dengan benar dan sungguh-sungguh.
Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada program makan gratis, tapi juga memikirkan masalah PHK. Program mempertahankan manufacturing agar tidak ada PHK. Program penghematan anggaran sangat bagus, khusus untuk yang tidak terlalu penting yakni perjalanan keluar negeri dan rapat-rapat di hotel mewah. Penghematan anggaran jangan dilakukan terhadap program yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
Sementara dalam pemaparan di DPR RI, Presiden Prabowo menyampaikan APBN 2026 dirancang dengan belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun, pendapatan negara Rp 3.147,7 triliun dan defisit Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB.
“Di hadapan majelis ini, pemerintah yang saya pimpin akan terus melakukan efisiensi sehingga defisit kita tekankan sekecil mungkin. Cita-cita saya pada 2027 atau 2028, berdiri di depan majelis ini menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” tandas Presiden Prabowo.(Noli/CN)
