NUSANTARA, (CN).-
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Prof. DR. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., melontarkan kritik pedas kepada Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyampaikan laporan tidak utuh.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IV pada Rabu (2/7/2025), Prof. Rokhmin menilai ada banyak sektor lain yang tidak disampaikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
Awalnya, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Cirebon-Indramayu ini memberikan apresiasi atas keberhasilan produksi beras yang sangat melampaui target. Penyampaian apresiasi itu kemudian dilanjutkan dengan kritik terhadap kementan yang kurang memperhatikan kesejahteraan petani.
“Hasil produksi beras tahun ini luar biasa, tapi sangat disayangkan kondisi petani kita masih banyak yang miskin. Keberhasilan hasil produksi yang tidak diimbangi dengan kesejahteraan petani, wajah Sektor Pertanian masih terlihat buram,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004 ini.
Rapat kerja Kementan dengan Komisi IV yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, dipimpin Siti Hediyati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto selaku ketua komisi. Dari kementan dipimpin Menteri Amran.
Prof. Rokhmin mengungkapkan, dirinya sering turun ke Indramayu untuk melihat kondisi petani dan hasil dari sektor pertanian.
“Perlu Pak Menteri dan jajaran kementan ketahui, petani miskin di Indramayu mencapai 19 persen. Sementara, rata-rata nasional itu 8,9 persen. Kalau pakai standar Bank Dunia, petani miskin di Indramayu antara 60-80 persen. Padahal, Indramayu merupakana kabupaten terbesar dalam produksi beras yakni sebanyak 810 ribu ton,” papar politisi asal Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini.
Prof. Rokhmin mengemukakan, keberhasilan produksi harus dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan petani.
“Indikator swasembada dan kedaulatan pangan itu bukan semata-mata produksi yang banyak, tapi juga kesejahteraan petani,” tandas Guru Besar di IPB University ini.
Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin meminta ke depannya kementan menyampaikan laporan kinerja secara utuh disemua sektor. Salah satu yang tidak ada yakni sektor perkebunan.
“Laporan untuk perkebunan tidak ada sama sekali. Fakta di lapangan, perkebunan didominasi oleh koorporasi. Masyarakat yang berkecimpung disektor perkebunan masih miskin. Jika sawit dikeluarkan dari neraca perdagangan, kita minus 6 miliar,” ungkapnya.(Noli/CN
