YOGYAKARTA, (CN),-
Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi mengapresiasi target Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 4%.
Kendati terkesan ambisius, Dadi optimistis bisa tercapai. Alasannya, rekam jejak penurunan prevalensi stunting di Jawa Barat menunjukkan progress menjanjikan.
Dia menlaskan, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting Provinsi Jawa Barat sebesar 15,9 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 5,8 persen jika dibandingkan dengan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 sebesar 21,7 persen.
“Dengan demikian, penurunan prevalensi dari 15,9 menjadi empat persen atau menurunkan 11,9 persen selama lima tahun periode jabatan gubernur cukup masuk akal,” kata Dadi pada pertemuan Akselerasi Pencapaian Quick Wins Kemendukbangga Provinsi Jawa Barat melalui Evaluasi dan Kesepahaman Kinerja Program di Yogyakarta, Kamis (12/06/2025) pagi.
Pihaknya mengapresiasi target Gubernur Jabar Demi Mulyadi.
Walaupun itu nanti harus dibuat peta jalannya. Untuk mencapai empat persen itu seperti apa dan dicapai pada waktu kapan. Intervensi spesifik seperti apa, intervensi sensitifnya bagaimana.
Apabila membandingkan dengan daerah lain, lanjutnya, angka empat persen optimistis bisa dicapai. Sebagai perbandingan, Provinsi Bali saat ini sudah menyentuh angka enam persen. Demikian pula di Jawa Barat, di mana sejumlah kabupaten dan kota sudah sudah berhasil menekan prevalensi menjadi di bawah 10 persen.
“Tidak ada yang tidak mungkin sih, ya. Bali itu enam persen, Purwakarta menurunkan sembilan persen. Nah, yang penting peta jalannya ini,” uangkapnya.
Optimisme Dadi tidak lepas dari histori prevalensi stunting Jawa Barat yang menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada SSGI 2021 lalu, prevalensi stunting Jawa Barat masih berkutat pada angka 24,5 persen. Setahun kemudian angkanya turun menjadi 20,2 persen. Sempat naik pada 2023 menjadi 21,7 persen, kini melompat jadi 15,9 persen.
Dia menyebut, secara keseluruhan, prevalensi kabupaten dan kota mengalami penurunan. Namun demikian, terdapat enam kabupaten dan kota mengalami kenaikan. Terdapat dua kabupaten dan kota mengalami kenaikan lebih dari 5 persen, yakni Kota Bandung sebesar 6,5 persen dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebesar 5,7 persen.
Diakui Dadi, yang cukup menjadi kejutan adalah Kota Bandung yang mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen, dari 16,3 persen menjadi 22,8 persen. Hal serupa terjadi di KBB, naik 5,7 persen dari 25,1 persen menjadi 30,8 persen.
“Sejumlah daerah mengalami penurunan drastis. Terlebih Kabupaten Garut yang mampu menurunkan prevalensi 9,9 persen, dari 24,1 persen 14,2 persen. Penurunan ekstrem juga terjadi untuk Kabupaten Purwakarta, dari 24 persen menjadi 14,5 persen,” pungkasnya.(Oke/CN)
