NUSANTARA, (CN).-
Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. DR. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., mengatakan, upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan harus mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, petani dan nelayan patut bersyukur bahwa kedaulatan pangan jadi prioritas pembangunan
“Menetapkan swasembada atau kedaulatan pangan sebagai prioritas pembangunan adalah keharusan. Bersama pemerintah, DPR RI dan khususnya Komisi IV, berkomitmen mengawal setiap kebijakan dari hulu hingga hilir. Kebijakan itu harus tepat dan benar demi terwujudnya kemandirian pangan Indonesia,” ujar guru besar IPB University ini, Rabu (30/4/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Rokhmin saat kunjungan kerja bersama panitia kerja (panja) pengawasan penyerapan gabah dan jagung masa sidang II tahun sidang 2024-2025 ke Karawang, Provinsi Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, panja pengawasan penyerapan gabah dan jagung meninjau serta diskusi lapangan ke Sentra Penggilingan Padi (SPP) Perum Bulog Karawang.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya DPR RI dalam memastikan program ketahanan dan kedaulatan pangan berjalan efektif di lapangan.
“Saya otimistis kedaulatan pangan tercapai, sepanjang mafia pangan juga diberantas tuntas,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan di masa Presiden Gus Dur serta Presiden Megawati Soekarnoputri ini.
Lebih jauh Prof. Rokhmin mengemukakan, pemerintah melalui kementerian terkait harus bekerja maksimal dalam melaksanakan kebijakan Presiden Prabowo.
“Kebijakan dan programnya harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Prioritaskan ketersediaan benih yang unggul, kalau diperlukan obat-obatan tapi yang ramah lingkungan dan alsintan benar-benar tersedia sesuai dengan kebutuhan produksinya. Kalau mau produksi 33 juta ton beras itu dibutuhkan benih berapa, pupuk berapa alsintan berapa, harusnya bisa diprediksi,” paparnya.
Dengan perencanaan dan perhitungan yang cermat, lanjut Prof. Rokhmin, tidak ada lagi cerita kekurangan pupuk, kekurangan benih, kekurangan alsintan, dan sebagainya.
DPR RI dengan pemerintah juga akan menyiapkan industri pasar panen untuk penggilingan dan penyimpanan berapa banyak, serta terakhir adalah market.
“Keinginan Presiden Prabowo dan kita semua, sebenarnya sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno. Kita maunya daulat pangan, jadi artinya bukan hanya produksinya lebih besar daripada kebutuhan nasional. Lebih dari itu, kita pastikan petani, nelayan, peternak dan produsen pangan lainnya harus sejehtera,” pungkas anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 8 yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu.(Noli/CN)
