KABUPATEN CIREBON, (CN).-
Pembangunan di Kabupaten Cirebon tidak bisa lepas dari dukungan dan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), pemerintah pusat, para anggota DPR RI serta DPRD provinsi.
“Bahwa pembangunan di daerah juga ada tanggung jawab dari pihak provinsi dan pusat. Di provinsi ada bantuan gubernur (bangub) dan aspirasi anggota DPRD Jawa Barat, terutama dari daerah pemilihan (dapil) Jabar 12 itu ada 12 orang. Dari pusat ada DAK dan lain sebagainya. Ada juga aspirasi dari anggota DPR RI dapil Jabar 8 yang jumlahnya 9 orang,” jelas Budhi Nugraha, pemerhati pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Cirebon.
Disampaikan ke wartawan Caruban Nusantara pada Kamis (17/4/2025), dirinya mengatakan, persoalan sejumlah jalan rusak di Kabupaten Cirebon bisa diatasi dengan sinergitas dan tanggung jawab terhadap daerah pemilihannya.
“Ada 12 orang anggota DPRD provinsi dari dari Jabar 12 dan 9 orang di DPR RI, kalau all out berjuang pasti bisa membantu menyelasaikan jalan rusak di Kabupaten Cirebon. Gubernur Dedi Mulyadi juga wajib membantu perbaikan jalan rusak di Kabupaten Cirebon lewat bangub,” lanjut Ketua Umum (Ketum) Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK).
Pria yang akrab disapa Wa BN ini mengemukakan, kekurangan kemampuan keuangan APBD dalam mengatasi masalah jalan rusak di Kabupaten Cirebon bisa terselesaikan dengan adanya tanggung jawab bersama.
Ia juga meminta Bupati Cirebon, H. Imron beserta jajaran di Pemkab Cirebin untuk lebih proaktif meminta bantuan ke provinsi dan pusat. Pun demikian, dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
“Setiap anggota DPR RI dan DPRD provinsi itu bisa membawa program dari aspirasi yang diajukan masyarakat. Jadi, masalah jalan rusak bisa selesai kalau para anggota dewan lebih peduli terhadap masalah tersebut,” ujarnya.
Menurut Wa BN, keluhan jalan rusak dari masyarakat Kabupaten Cirebon harus menjadi perhatian semua pihak, dari pemkab, provinsi maupun pusat.
Dirinya juga mengingatkan pimpinan serta jajaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) agar proyek-proyek perbaikan jalan yang diprogramkan tahun 2025 bisa terlaksana dengan kualitas yang baik.
“Program-program yang sudah ditetapkan pada 2025 ini jangan sampai terjadi masalah di lapangan. Artinya, pilih pemborong yang berkualitas dan punya tanggung jawab. Dengan begitu, hasil pekerjaannya baik dan tidak bermasalah,” pungkasnya.(Noli/CN)
