NUSANTARA, (CN).-
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, H. Hilman Hidayat mendesak segera digelar percepataan Kongres Luar Biasa PWI pusat. Langkah ini merupakan solusi atas polemik dualisme kepengurusan PWI Pusat.
Konflik berkepanjangan kepengurusan PWI pusat merugikan organisasi, para pengurus dan anggota di daerah.
“PWI Jawa Barat mendesak segera dilaksanakan kongres luar biasa atau apapun namanya. Ini sebagai solusi menyelesaikan dualisme kepemimpinan dan mengembalikan ketertiban organisasi. PWI Jawa Barat mendukung dan siap hadir pada kongres luar biasa nanti,” ujar Hilman dalam rilisnya, Senin (17/2/2025).
Ia mengungkapkan, dualisme pengurus PWI pusat merugikan organisasi dan anggota.
Pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang digelar di dua lokasi berbeda yakni di Pekanbaru, Riau, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tidak dihadiri Presiden Prabowo. Padahal, presiden selalu hadir diacara HPN tingkat pusat.
“Hal ini menjadi kenyataan pahit yang harus diterima oleh seluruh anggota PWI di Tanah Air. Presiden Prabowo memilih tidak hadir di kedua acara tersebut, begitu pula para pemangku kepentingan lainnya,” lanjut dia.
Kongres luar biasa atau kongres percepatan menjadi rekonsiliasi untuk menyudahi perselisihan kedua belah pihak.
“PWI harus mampu menyelesaikan permasalahan ini secara internal melalui mekanisme organisasi yang sesuai dengan konstitusi,” tandas dia.
Menurut Hilman, perpecahan ini sangat merugikan organisasi serta mengancam soliditas dan kredibilitas PWI sebagai wadah profesional wartawan di Indonesia.
Demi kepentingan organisasi yang lebih besar serta menjaga marwah dan persatuan insan pers di Indonesia, PWI Provinsi Jawa Barat (Jabar) menilai perlu segera ada kongres luar biasa.
PWI Jabar menolak segala bentuk intervensi yang dapat memperburuk situasi dan memperdalam perpecahan ditubuh PWI.
Menyerukan kepada seluruh anggota PWI di Indonesia untuk tetap menjaga profesionalisme dan tidak terprovokasi oleh kepentingan tertentu yang dapat merusak nama baik organisasi.
Mendorong Dewan Pers untuk turut berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan ini agar PWI tetap menjadi organisasi wartawan yang independen dan bermartabat.(Noli/CN)
