Kota Cirebon, (CN),-
Pemerintah Kota Cirebon menggelar rapat pimpinan (Rapim) bulan Februari 2025 yang dihadiri oleh seluruh perangkat daerah. Rapat ini sempat mengalami penyesuaian jadwal akibat kesibukan agenda, namun akhirnya dapat dilaksanakan setelah koordinasi dengan Wali Kota terpilih.
Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, H. Agus Mulyadi, menyampaikan bahwa agenda utama dalam rapat ini adalah memperkenalkan perangkat daerah beserta tugas dan fungsinya, serta membahas postur APBD 2025, termasuk dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terhadap efisiensi anggaran.
“Kami juga melaporkan estimasi dampak dari Inpres 1/2025, khususnya terkait efisiensi anggaran perjalanan dinas, publikasi, serta program-program yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Kami telah menyampaikan surat kepada perangkat daerah untuk melakukan pemetaan dan penilaian terhadap efisiensi anggaran,” ujar Agus.
Ia menambahkan bahwa efisiensi ini akan berpengaruh terhadap alokasi anggaran di sektor infrastruktur, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.
“Kami sedang menunggu hasil pemetaan hingga batas akhir pada 12 Februari. Setelah itu, baru bisa kita lihat seberapa besar efisiensi yang dapat dilakukan dan bagaimana mengalokasikannya kembali,” jelasnya.
Dalam rapat ini, juga dibahas koordinasi antara DPUTR dan Dishub terkait infrastruktur, serta Dinkes dalam program pemeriksaan kesehatan. Pemerintah daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
Selain itu, Agus menekankan bahwa program yang tidak langsung berdampak pada pelayanan publik akan dievaluasi, termasuk perjalanan dinas, penggunaan hotel untuk kegiatan resmi, serta biaya publikasi dan seremonial.
“Kami akan memastikan bahwa efisiensi ini tidak mengganggu pelayanan publik. Semua akan melalui proses evaluasi menyeluruh untuk melihat apakah pengurangan anggaran justru akan berdampak negatif atau tidak,” tandasnya.
Sementara itu Walikota Cirebon terpilih, Effendi Edo didampingi wakilnya Siti Farida Rosmalawati, mengatakan, Wali Kota terpilih Cirebon mengikuti rapat pimpinan (Rapim) bersama jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Selain sebagai ajang perkenalan, keikutsertaan dalam rapat ini juga menjadi langkah awal dalam memahami mekanisme kerja pemerintahan daerah.
“Hari ini saya diikutsertakan dalam rapim sekaligus perkenalan dengan para pejabat di Pemkot Cirebon. Saya juga telah dikenalkan dengan berbagai bentuk kerja sama yang telah terjalin,” ujarnya.
Sebagai kepala daerah terpilih, ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat.
“Konsekuensi sebagai kepala daerah tentu harus menjalankan aturan yang berlaku, baik suka maupun tidak suka. Kita harus mempelajari program-program prioritas, mengevaluasinya, dan menjalankan yang memang bisa direalisasikan,” lanjutnya.
Ia juga menekankan bahwa kendala anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bekerja.
“Ada atau tidak ada anggaran, pemerintahan tetap harus berjalan. Kita akan terus berusaha menjalankan program yang bisa direalisasikan sesuai kondisi yang ada,” tegasnya.
(Andi/CN)
